Mendagri Tito Minta APIP Kawal Belanja Pemda: Supaya Tidak Ada Kebocoran

“Nah oleh karena itu, belanja pemerintah ini di samping efektif, efisien, tepat sasaran, juga harus diatur ritmenya,” terangnya. 

Di lain sisi, Tito mengatakan, maju atau tidaknya daerah dapat dilihat dari postur anggaran yang dimiliki. 

"Apabila daerah tersebut menganggarkan belanjanya 60 persen untuk pegawai, 20 persen barang dan jasa, serta 20 persen belanja modal, maka daerah tersebut dinilai tidak akan mungkin maju," paparnya. 

Kemudian, dia membandingkan dengan salah satu lembaga internasional yang 85 persen anggarannya dialokasikan untuk program yang menyentuh masyarakat. 

“Nah postur inilah yang harus kita perbaiki, jangan sampai besarnya di bagian belanja pegawai,” tegas dia. 

Lebih lanjut, Mantan Kapolri itu mengatakan, APIP berperan dalam mengawasi belanja tersebut agar sesuai target sasaran. 

Karena itu, APIP diimbau melakukan pendampingan, baik dalam penyusunan anggaran maupun penyusunan program yang betul-betul menyentuh ke masyarakat.