“Postur anggarannya harus lebih banyak ke masyarakat daripada untuk kepentingan pegawai sendiri, itu yang teman-teman APH (aparat penegak hukum) tidak bisa masuk,” tegasnya.
Dia menekankan, APIP berperan penting dalam memastikan belanja daerah berjalan lebih efektif dan efisien sekaligus tidak ada kebocoran.
Sebab, APH hanya bekerja ketika terjadi pelanggaran oleh kepala daerah maupun DPRD. Menurutnya, APIP memiliki dua tugas, yakni menegakkan aturan administrasi dan menegakkan aturan pidana dengan meneruskannya kepada APH.
“Nah, di bagian administrasi ini APIP harus bisa bermain betul untuk mengawal anggarannya tepat sasaran, membuat program dari awal, terlibat dalam perencanaan dari awal, supaya betul-betul anggaran ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yaitu untuk tepat sasaran, efektif, efisien, mendorong pertumbuhan ekonomi,” tandasnya. (rpi/ree)
Load more