Tak lama Slobodan Milosevic, Presiden Serbia memerintahkan tentara dengan buas membunuhi anak anak, memperkosa para perempuan, ---bahkan membunuh bayi-bayi dalam kandungan para ibu—--, menghabisi siapa saja, meratakan desa dan kota dengan perintah yang jelas: “pembersihan etnik” Bosnia.
Lalu, kisah pembersihan etnik Muslim Bosnia dari buminya saat itu menjadi headline berita media massa sepanjang 1992 dan 1993. Genosida dilakukan secara nyata, telanjang. Majalah The Economist meringkas skala kekejamannya: “Pembersihan populasi Muslim dari kawasan yang dicaplok Serbia adalah tragedi terbesar di Eropa sejak perang Dunia ke II. Kekejaman Serbia hanya bisa ditandingi oleh kekejian Nazi Jerman dan Khmer Merah di Kamboja”. Anehnya, kebiadaban itu terjadi justru di jantung Eropa yang dicitrakan “beradab”, pada sebuah negeri yang hanya berjarak penerbangan dua jam dari Swiss, Prancis, Austria atau Italia.
PBB, misalnya tak berdaya ketika bantuan kemanusian UNHCR saat menuju kota Srebrenica selalu diserang tentara Serbia.
Pada 9 Oktober 1992 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi larangan terbang di wilayah Bosnia, namun dilanggar ratusan kali (berdasarkan catatan PBB) dan tentu saja tak ada sanksi.
(Dok. Monumen genosida lebih dari 8000 lelaki dan remaja Muslim Bosnia pada Juli 1995. Sumber: Wikimedia Common, English Wikipedia user The Dragon of Bosnia, CC BY-SA 3.0)
Puncaknya, PBB dan Uni Eropa memberikan solusi yang tak hanya menyudutkan Bosnia, tapi juga berbau apartheid: membagi Bosnia menjadi tiga republik mini berdasarkan etnis (Muslim 30 persen), Serbia 51 persen dan Kroasia 19 persen). Sebuah perjanjian yang dibuat dalam keadaan Bosnia yang tengah terdesak oleh invasi brutal Serbia.
Demikian, PBB dan Uni Eropa bukan hanya gagal menghukum kejahatan perang Serbia, negeri negeri di Utara yang kerap mengklaim sebagai kampiun demokrasi justru menjadi sponsor sistem apartheid, yang didahului tindakan penuh anyir darah genosida pada warga Bosnia.
Load more