Meninjau Ulang Aspek Hukum Iuran Tapera

Implementasi dan implikasi PP Nomor 21 Tahun 2024 secara tak langsung menuai risiko hukum bagi pemerintah itu sendiri. Oleh karenanya, regulasi tersebut tampaknya sekedar memiliki kepastian hukum. Tetapi, dalam aspek formalisasi keadilan itu memang melelahkan karyawan swasta.

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional pada Februari 2024 jumlah pekerja di Indonesia 149,38 juta orang. Potongan 3% jika dikonversi dengan populasi pekerja di setiap perusahaan jumlahnya sangat fantastis, dan pengelolaan iuran tersebut masih menimbulkan polemik di masyarakat.

Inkonsistensi Pemerintah

Dalam buku Satjipto Rahardjo (Ilmu Hukum: 2012) Gustav Radbruch mengatakan, kepastian hukum suatu regulasi perundang-undangan dibuat atas dasar kenyataan atau fakta di masyarakat, dan kekeliruan dalam penafsiran, serta tak boleh mudah mendorong perubahan atau revisi undang-undang.

Secara substantif PP Nomor 21 Tahun 2024 adalah produk hukum turunan daripada undang-undang yang problematik karena bertentangan dengan aspek kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch. Politik hukum pengesahannya pun terlalu cepat, sehingga peraturan tersebut semakin mengaburkan makna kepastian hukumnya.

Di samping itu, perubahan tersebut semakin memperjelas indikasi pemerintah yang tak konsisten dalam membuat peraturan perundang-undangan. Yang ada hanyalah asas-asas muatan materi dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu diabaikan.

Dalam aspek hukum, kebijakan pemerintah menarik wajib iuran tabungan perumahan rakyat secara tiba-tiba telah menyalahi asas partisipasi publik. Pasalnya, Satjipto Rahardjo (Catahu LBH Jakarta: 2015) mengatakan, bahwa hukum itu dibuat untuk masyarakat. Tetapi, bukanlah masyarakat untuk hukum.