Kartel Politik

MEREKA akhirnya bertemu rakyat, sang pemilik mandat yang sesungguhnya. Secara bergelombang sang rakyat mendatangi gedung berpagar tinggi di Senayan pada Kamis, 22 Agustus dua pekan lalu dan memaksa anggota DPR untuk  mendengar. Sebab, selama ini mereka ke mana mana selalu mengatasnamakan rakyat, tapi mereka sebenarnya tak pernah benar benar mengenal siapa yang mereka wakili.

Yang terhormat di gedung parlemen itu hanya bertemu rakyat ketika meminta mandat setiap lima tahun sekali dengan proses mirip yang terjadi di pasar ternak: penuh transaksi.  

Dengan berjas dan berdasi mereka turun saat reses ke daerah pemilihan, mungkin juga hanya bertemu dengan makelar makelar rakyat saja untuk membahas satu dua program kerja yang dirancang dari “atas”.  Dengan kata lain, ini dipahami seperti transaksi "jual putus", ketika sudah mendapatkan suara, mandat, “sang wakil” bisa berbuat sesukanya.

Setelah saling serang dalam pemilu untuk memenangkan jagoan nya masing masing, kini mereka berhimpun dalam biduk yang sama untuk bareng bareng menikmati kekuasaan. Sebuah pertandingan tak menyisakan yang kalah, tak ada oposisi. Jikapun harus ada, itu hanya tempelan saja, penghias, pemantas, namun esensinya kelompok oposisi tak akan berdaya mengontrol penguasa. Singkatnya, pemenang bebas melakukan apa saja. Dan tentu dengan kontestasi yang mirip “arisan,” rakyat tertinggal jadi pihak paling menderita.

Ketika hukum dikuasai mafia di Italia, ada kata baru yang diperkenalkan: “cartello”. Secara etimologi, kata ini berarti “surat provokasi. Para mafia mafia itu lalu mengatur ekonomi seperti “dunia mafia,” para pedagang pedagang diminta kerja sama untuk mengintervensi pasar, meningkatkan harga dan melakukannya monopoli. Semua dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya secara  sah dan legal.

Sepuluh tahun belakangan kita melihat praktek kartel dalam politik Indonesia. Kita belajar ada kata “stabilitas” dan “harmonisasi”,  yang kerap disebut di gedung parlemen adalah cara untuk menyembunyikan sesuatu, melupakan tanggung jawabnya mengontrol pilar negara lainnya, eksekutif. Pihak pihak yang harusnya berkompetisi, mengadu keyakinan politik masing masing tiba tiba seia dan sekata nyaris dalam hal apapun. Tentu di balik itu ada keinginan jabatan jabatan publik dan proyek proyek pemerintah dibagi rata pada semua partai politik yang terlibat dalam kartel.
Dengan pola pikir ini tak aneh jika sebuah “pemufakatan jahat” juga bisa dirancang di Senayan. Mereka membangun skenario ini, merancang sandiwara itu yang ujung ujungnya tidak untuk kemaslahatan orang banyak.