tvOnenews.com – Untuk memperbaiki persepakbolaan nasional, perlu payung hukum. Menpora mengatakan, proses penyempurnaan kandungan Inpres nomor 3 tahun 2019 segera terlaksana.
Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sedang berupaya menyempurnakan isi kandungan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2019 hingga bisa segera disahkan sebagai payung hukum untuk memperbaiki tatanan persepakbolaan nasional.
Upaya penyempurnaan payung hukum, Kemenpora menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) secara bergilir melibatkan seluruh lembaga bidang olahraga sepak bola se-Indonesia. Pertama, untuk regional Pulau Sumatra, terpusat di Palembang, Sumatera Selatan, 31 Januari hingga 02 Februari 2023.
Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali, di Palembang, Rabu (01/02/2023), mengatakan, FGD membahas semua urusan mulai dari infrastruktur, pembinaan bibit atlet pada tatanan paling bawah di daerah, hingga urusan garis koordinasi pembagian tugas antarlembaga.
Lembaga-lembaga yang terlibat antara lain ialah Asosiasi PSSI tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, klub Liga 2 dan 3 Indonesia, suporter, Dinas Pemuda dan Olahraga, hingga Dinas Pendidikan di daerah.
Perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Hukum dan HAM kemudian mencatat hasil pembahasan untuk diintegrasikan dalam muatan Inpres.
“Nah ini poin dasarnya, mengintegrasikan seluruh elemen di pusat-daerah, diikat dalam satu acuan (yakni Inpres nomor 3). Jadi nanti, jangan ada lagi pihak yang merasa tidak dilibatkan dalam olahraga ini. Kita tinggalkan yang lalu tatap ke depan,” kata Menpora.
Zainudin Amali berharap, melalui rembug nasional maka penyempurnaan Inpres yang beberapa tahun tertunda karena pandemi Covid-19 dapat segera disahkan. Secepat-cepatnya minimal sebelum kickoff Piala Dunia U-20 di Indonesia.
“FIFA yang ingin menjadikan Indonesia salah satu episentrum sepak bola Asia dalam waktu dekat bakal berkantor di Tanah Air. Harusnya ini jadi momentum kita untuk memperbaiki langkah ke depan. Sebab kalau Inpres tidak segera diselesaikan, sampai kapan pun sepakbola kita akan begini saja,” kata Amali.
Menpora menambahkan, harapan terbesarnya ialah dengan ada payung hokum, kompetisi sepakbola nasional lebih sistematis, anak sejak dini bisa dibina untuk regenerasi pesepakbola. Tragedi Kanjuruhan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu salah satu evaluasinya.
“Ya itu masuk juga, belajar dari situ. Tapi tidak secara spesifik penyempurnaan ini karena peristiwa itu, sebab Inpres ini ‘kan sudah ada sejak tahun 2019,” imbuh Menpora yang hadir bersama Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru.
Wakil Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto, mengaku sangat optimistis tatanan sepakbola ke depan bisa lebih baik setelah menerapkan Inpres yang dibuat melibatkan semua pihak terkait mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Iwan Budianto menilai, selama ini garis koordinasi pengambilan keputusan dan perencanaan cenderung hanya dilakukan antara pemerintah pusat-daerah. Di luar itu kurang mendapat perhatian sehingga jadi salah satu penyebab sepakbola nasional lamban.
Budianto mencontohkan liga-liga pelajar tingkat nasional dan provinsi yang belum ada jenjang pasti arahnya ke mana, karena belum terintegrasi dengan program PSSI melainkan diselenggarakan sendiri oleh lembaga yang bersangkutan.
“Kami sangat mengapresiasi inisiasi Kemenpora, semua akan diatur dalam Inpres. Setelah Palembang untuk Indonesia Barat, FGD di Solo untuk Indonesia Tengah, dan di Bali untuk Indonesia Timur. Semua dikumpulkan, cari apa kebutuhan melalui sudut pandang antarlembaga,” ujar Iwan Budianto. (ant/raw)
Load more