Exco PSSI Respons Peran Pemerintah soal Sanksi FIFA

Jakarta - Anggota Executive Committee (Exco) PSSI, Hasani Abdulgani, mengapresiasi peran pemerintah yang cepat melakukan komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) setelah terjadi Tragedi Kanjuruhan.

"Terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah melakukan lobi dan komunikasi dengan FIFA," kata Hasani dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

Usai Tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan hingga 131 orang, banyak kalangan memperkirakan Indonesia bakal terkena sanksi dari FIFA.

Namun berkat komunikasi cepat dan intensif dari mantan Presiden Inter Milan tersebut yang menyampaikan surat Presiden Joko Widodo kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, membuat Indonesia sejauh ini terlepas dari sanksi.

"Peran Erick Thohir yang berkomunikasi lancar dan baik dengan FIFA membuat Indonesia tak terkena sanksi. FIFA bahkan akan membentuk tim agar sepak bola nasional kita jadi lebih baik," ujar Hasani menambahkan.

Hasani mengatakan banyak masalah di industri sepak bola. Misalnya masih banyak stadion yang belum standar FIFA, tetapi tetap digunakan menggelar pertandingan sepak bola yang dihadiri ribuan penonton.

"Secara kasat mata banyak stadion belum layak. Karena klub tidak punya stadion, yang punya pemerintah daerah (Pemda), dan Pemda tidak tahu kebutuhan klub. Menurut Pemda sudah bagus tetapi dari sisi klub belum cukup, terutama security FIFA belum memenuhi standar," katanya.

Hasani menyebut saat ini baru Bali United yang menggunakan sistem kontrak untuk mengelola stadion. Bali United mengambil hak pengelolaan Stadion I Wayan Dipta, milik pemerintah daerah dengan sistem kontrak jangka panjang.

"Itu pun bukan pemilik stadion. Tetapi hanya mengelola stadion jangka panjang. Saat ini sepak bola masih pakai izin keramaian, bukan izin industri. Izin keramaian tidak ada kepastian bagi investor. Ini membuat tak ada klub atau investor yang mau bikin atau kelola stadion," ujarnya.

"Kalau Liga di luar negeri jadwal setahun sebelumnya sudah ada, jadi pemilik klub berani bangun atau kelola stadion. Di sini walau LIB sudah keluarkan jadwal, namun saat mau pertandingan masih harus izin keramaian lagi,” kata Hasani.

Dia menyarankan model perizinan sebaiknya diubah, karena izin keramaian memakai dasar hukum berbeda, dengan pertimbangan berdasarkan berbahaya atau tidak sebuah kegiatan bagi publik.

"Tapi kalau izin industri, setelah diberikan akan dievaluasi dan dikontrol, apalagi jika ada peristiwa tertentu," ujarnya. (mir)