Jakarta, tvOnenews.com - Tahun 2023 menjadi tahun Politik yang penuh drama dan akrobatik dari aktor-aktor politik di negeri ini.
Drama mulai dari koalisi partai politik hingga manuver dari para politikus menunjukkan tak ada lawan maupun kawan abadi dalam memperebutkan kekuasaan di negeri ini.
Tahun 2023 menjadi magnet tersendiri dinamika partai politik hingga aktor di dalamnya turut membuat geger publik.
Bahkan terkadang terjadi akrobatik politik yang tak disangka dari kawan maupun lawan. Inilah rangkuman drama politik yang terjadi di Indonesia.
Januari 2023 gembar-gembor soal pemilihan umum begitu terasa. Polemik pelaksanaan pemilu dengan sistem terbuka atau tertutup mengemuka.
Delapan partai politik di parlemen Menolak adanya mekanisme mencoblos partainya saja, hanya satu partai yakni PDI Perjuangan yang setuju akan sistem proporsional tertutup di mana pemilih tidak langsung mencoblos calon anggota legislatif melainkan partai politik peserta pemilu yang jadi penentu.
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan agar sistem pemilihan umum diubah menjadi proporsional tertutup. Sejatinya rakyat adalah pemegang kekuasaan dan berhak memilih wakilnya.
Pertengahan Januari 2023 Partai Gerindra dan Partai kebangkitan bangsa langsung tancap gas.
Dua Ketua Umum Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar meresmikan sekretariat bersama di Jakarta.
Sinyal keduanya berada dalam satu perahu menguat dengan terbentuknya sektor Gerindra-PKB.
Namun bagai kesempatan yang telah ditempuh keduanya belum punya kesepahaman soal pengusungan figur calon presiden maupun calon wakil presiden.
Meski kala itu ada narasi bahwa Gerindra-PKB saling melengkapi untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera.
Muncul wacana penundaan pemilu yang mengusik publik pada Maret 2023. Ketua Umum PKB andar atau Cak Imin yang menghembuskan usulan agar Pemilu ditunda hingga 2 tahun.
Narasi tersebut langsung disambut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Alasan PKB menggulirkan isu tersebut dengan mengatasnamakan aspirasi rakyat karena kondisi perekonomian belum stabil akibat pandemi.
Tak sekedar penundaan pemilu ada pula wacana presiden tiga periode yang dilempar ke permukaan bak timbul tenggelam.
Presiden Joko Widodo pun bereaksi atas usulan para elit politik itu.
Jokowi lantang mengatakan taat konstitusi dan tegas bahwa kalender pemilu tak akan bergeser dari aturan yang telah berlaku.
April 2023, dinamika partai politik menuju Pemilu 2024 makin deras. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.
Pelaksana Petugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono beralasan bahwa estafet kepemimpinan harus dilanjutkan.
Langkah PPP mengusung Ganjar ternyata bukan kali pertama. Sebelumnya PPP juga mengantarkan Ganjar jadi gubernur Jawa Tengah berdampingan dengan kader PPP.
tak berselang lama, tok! Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan kadernya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 di Istana Batu Tulis Bogor Jawa Barat. Pengumuman dilakukan persis 1 hari jelang Idul Fitri 2023.
Menurut Megawati, pemilihan waktu yang mengejutkan banyak pihak itu sebagai hadiah kepada partainya. PDIP dan PPP resmi berkoalisi mengusung Ganjar Pranowo.
Presiden Joko Widodo pada Mei 2023 mengeluarkan pernyataan yang begitu menohok.
Jokowi mengaku akan tetap cawe-cawe demi kepentingan bangsa dalam pemilu 2024.
Riuh elit politik menanggapi kalimat yang dilontarkan presiden. Jokowi menilai bahwa ikut campur itu harus diartikan untuk mengamankan transisi kepemimpinan. Ia ingin proses pergantian presiden tak ada riak-riak dan berjalan baik.
Pertengahan tahun 2023 tepatnya 13 Agustus, Partai Golkar bersama PAN memutuskan bergabung dengan Gerindra dan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Bahkan pembentukan KKIR juga ditabuhkan dalam sebuah perjanjian yang disebut Piagam Sentul.
Dalam piagam itu nama Prabowo Subianto diduetkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Meski duet ini sempat berhembus, namun nyatanya ada partai dalam koalisi KKIR belum menyepakati nama bakal calon wakil presiden itu.
Belum genap sebulan, 23 Agustus 2023 ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto tiba-tiba mengumumkan bahwa KKIR berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju.
Perubahan ini sebagai respons atas bergabungnya PAN, Golkar, dan PBB ke dalam koalisi.
Beda nama ternyata tak sesederhana yang terbesit. Tanda keretakan dalam KKIR/KIM menguat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai perubahan nama sebagai tanda bubarnya koalisi yang diinisiasi Gerindra dan PKB.
Selang satu hari, manuver partai politik makin kencang. Ketua Umum Paartai NasDem Surya Paloh menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies Baswedan tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS.
Proses Cak Imin duet dengan Anies Baswedan terbilang cepat meski yang bersangkutan mengklaim keputusan diambil usai melakukan kalkulasi matang.
1 September 2023 pergolakan partai koalisi makin mencolok. Partai Demokrat memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan karena isu Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar ketimbang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pecah kongsi ini juga menegaskan Demokrat mencabut dukungan untuk Anies Baswedan dan tak lagi terikat dalam piagam koalisi yang sempat diumbar kala para elit saling sanggah argumen soal langkah politik partai.
Anies pun menghormati keputusan Demokrat keluar dari koalisi, meski di akan rumput terjadi pencopotan baliho bergambar Anies-AHY secara massal.
September 2023 Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan perihal klaim yang mengaku memegang data intelijen terkait pergerakan partai politik jelang Pemilu 2024.
menurut Jokowi informasi-informasi itu rutin diperoleh mulai dari angka hingga data, bahkan secara terang-terangan Presiden Jokowi paham betul bagaimana kondisi partai hingga hendak ke mana mereka berlabuh.
Akhir september Demokrat mencari kawan koalisi dan resmi mendukung Prabowo Subianto dengan bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju.
Bergabungnya Demokrat menjadikan Prabowo didukung empat partai parlemen dan menjadi koalisi terbesar dibandingkan rival politiknya.
Plot twist dalam perpolitikan menggegerkan publik saat Mahkamah Konstitusi memutuskan batas usia calon presiden calon wakil presiden dan membuka peluang Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk ikut kompetisi Pilpres 2024.
Alhasil pasca putusan tak menunggu lama putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka diusung menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Tak sampai di situ, putra kedua Presiden Jokowi Kaesang Pangarep memutuskan terjun ke politik dengan bergabung bersama Partai Solidaritas Indonesia. Kaesang langsung didapuk menjadi Ketua Umum PSI. (awy)