LSI Soal Pilgub Jakarta: Bukan Lagi Soal Banjir dan Macet, Masalah Akan Kompleks

Jakarta, tvOnenews.com - Tak lama lagi, Pilkada 2024 akan digelar serempak di sejumlah wilayah Indonesia, terutama wilayah Jakarta. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta secara resmi telah menetapkan tiga pasangan calon atau paslon yang akan bertarung pilgub Jakarta 2024. 

Ketiga paslon tersebut yakni, Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.

Seluruh kontestan dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

Adapun dalam penetapan ini Wahyu menjelaskan, bahwa pasangan Pramono-Rano Karno diusung oleh dua partai yaitu PDIP dan Hanura.

Sementara pasangan Ridwan Kamil-Suswono diusung oleh PKS, Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, PAN, PSI, Demokrat, PPI, PPP, Partai Gelora, PBB dan PKN. 

Berbeda dengan paslon lainnya, pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana telah memenuhi syarat pencalonan dengan total dukungan sebanyak 677.065.

Melihat ketiga Paslon yang sudah memiliki misi dan visi dalam perbaikan Jakarta, beberapa pengamat menilai, permasalah ekonomi menjadi tingkatan teratas di wilayah Jakarta. 

Permasalahan ekonomi dinilai memiliki tingkatan nomor satu dan dua yang dimana permasalahan banjir dan kemacetan terdapat posisi dibawahnya.

Terkait hal tersebut, Yayat Suptriyatna selaku pengamat perkotaan menilai penanganan banjir dan kemacetan memiliki posisi dibawah permasalahan ekonomi lantaran permasalah banjir dan kemacetan sudah mulai teratasi beberapa kali. 

Menurutnya, kini yang menjadi permasalahan utama di Jakarta adalah sulitnya mencari pekerjaan . 

"Sekarang yang menjadi pr kita adalah,betapa sulitnya mencari lapangan pekerjaan di Jakarta," ucap Yayat di program acara Apa Kabar Indonesia Petang, tvOne. 

"Potensi kesejahteraannya semakin menurun. ditambah Jakarta menjadi kota termahal di Indonesia, otomatis pilihan warga di Jakarta adalah bagaimana cara mendapatkan pekerjaan Jakarta, terlebih pekerjaan yang layak guna memenuhi kebutuhan sehari-hari," tambahnya.  

Adapun diketahui, menurut data yang ada pada tahun ini, Pemerintah Kota Jakarta telah mengeluarkan anggaran 17 triliun rupiah hanya untuk persoalan bantuan sosial, mulai dari Kartu Jakarta Pintar, BPJS dan bentuk bantuan lainnya. 

Hal ini menunjukan bahwa Kota Jakarta memiliki persoalan ekonomi sosial yang dominan. Simak video berikut, untuk mengetahui selengkapnya . (ayu)