Jakarta, tvOnenews.com - Ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta memaparkan visi misi mereka dalam memimpin DKI Jakarta selama lima tahun ke depan jika terpilih melalui pemungutan suara pada 27 November 2024 pada debat perdana yang diselenggarakan Minggu (6/10/2024) tadi malam di JIEXPO Kemayoran Jakarta.
Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengusung tema “Jakarta Baru, Jakarta Maju” sebagai visinya.
Menurut RK dirinya dan Suswono disatukan oleh cita-cita membawa Jakarta Baru pasca tidak lagi menjadi ibu kota.
Paslon tersebut juga akan fokus pada perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas.
Paslon RIDO juga akan memastikan agar transportasi publik hadir menyeluruh dan memberikan rasa aman dan nyaman.
Soal tata kelola pemerintahan, RIDO memastikan ingin membangun rasa percaya warga kepada pemimpinnya dengan memberikan layanan responsif dan adaptif.
Sementara itu, dalam kesempatan penyampaian visi misi di debat perdana Pilkada DKI Jakarta, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana menyisipkan adab dalam visi dan misinya untuk memimpin Jakarta lima tahun ke depan.
Menurut Dharma, adab menjadi penting dalam setiap pondasi untuk kepemimpinan Jakarta, karena tanpa adab maka keadilan tidak ada.
Ada tujuh misi yang akan dijalankan oleh pasangan Dharma-Kun di antaranya mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional dan global yang aman dan beradab.
Selain itu, menjadikan Jakarta reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta dengan mengutamakan pemeliharaan kesehatan melalui pengobatan preventif.
Dharma-Kun juga akan mewujudkan inovasi perbaikan desain tata ruang Jakarta sebagai kota global untuk mengatasi kemacetan.
Mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional dan global dalam simpul pariwisata, ekonomi, kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM pemberdayaan masyarakat.
Kemudian, mewujudkan akselerasi ketahanan dan keberlangsungan lingkungan Jakarta sebagai pusat transit regional dan global.
Selain itu, mewujudkan penguatan konektivitas informasi melalui transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan sumber daya manusia yang fokus pada adab kesetaraan sosial profesional yang terampil praktis dan kreatif.
Terakhir adalah mewujudkan reformasi teknologi yang tepat guna dan hemat untuk mendukung strategi samudera biru dan strategi bioekonomi sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia.
Paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) menyampaikan visi-misi dan program kerja yang bertajuk "Jakarta Menyala”.
Salah satu program yang akan diusung yakni pergelaran Benyamin S Awards yang merupakan singkatan dari bersih, aman, nyaman, indah dan sejahtera.
Pram-Doel menjanjikan adanya bursa kerja setiap tiga bulan sekali di kecamatan, pelatihan bersertifikat, lowongan kerja terintegrasi di JAKI, bekerja dimanapun (work from anywhere/WFA) untuk ASN, BUMD dan swasta.
Selain itu penyediaan layanan penitipan anak (day care) di wilayah kerja dan pusat perkantoran.
Mereka juga menyoroti isu pendidikan di Jakarta yang menyoroti data anak putus sekolah dan ketimpangan penghasilan guru honorer.
Pram-Doel juga menjanjikan sejumlah solusi, yakni wajib belajar 12 tahun tuntas, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sampai lulus kuliah.
Selain itu ada juga pelatihan guru penyandang disabilitas serta beasiswa S2 S3 untuk guru dan dosen.
Menyusul tingginya penderita gangguan jiwa di Jakarta, paslon itu akan menyediakan saluran langsung (hotline center) 24 jam layanan psikolog, mempersingkat waktu antrean BPJS, menambah fasilitas kesehatan dan menyediakan RS Apung, kapal ambulan, dan helikopter ambulans di Kepulauan Seribu.
Kemudian, Pramono-Rano juga akan menyediakan "Jakarta Collaboration Fund" untuk pengelolaan dana investasi bagi pembangunan warga Jakarta.
Pram-Rano juga akan mengintegrasi JAKI, insentif RT RW, menyediakan kamera pengawas (CCTV) 24 jam di setiap RT, membangun balai rakyat dan pengembalian pembebasan PBB-P2 untuk di bawah Rp2 miliar. (awy)