Bamsoet Bersama GERAK BS dan IMI Berikan Santunan Anak Yatim Lintas Agama

Jakarta - Ketua mpr ri Bambang soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas ( Gerak bs) dan Dewan Pembina Ikatan Motor Indonesia ( Imi) Mauara Sirait memberikan santunan kepada 200 anak yatim dari 6 agama yang diakui di Indonesia masing-masing satu juta rupiah.

Langkah ini dilakukan keluarga besar IMI dan GERAK BS, sebagai wujud toleransi dan kepedulian kepada para anak yatim dari berbagai agama yang memerlukan bantuan dan perhatian.

"Jika biasanya kelompok agama memberikan santunan kepada anak yatim dari kalangan internal agamanya sendiri, IMI dan GERAK BS bersama Dewan Pembina IMI Pusat Mauara Sirait berusaha menembus sekat-sekat perbedaan agama tersebut. Langkah ini juga untuk menggugah kesadaran kebangsaan kita, sekaligus menunjukan kepada para anak yatim bahwa mereka masih memiliki saudara sebangsa yang peduli terhadap mereka. Walaupun tidak satu dalam keimanan, namun kita satu dalam kemanusiaan dan satu dalam kebangsaan," ujar Bamsoet usai memberikan santunan di Kantor IMI Pusat, Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (18/12).

Hadir Pengurus IMI Pusat antara lain Badan Penasehat Robert Kardinal, Bendahara Umum Effendy Gunawan, Hubungan Antar Lembaga Junaedi Elvis, Komisi Sosial Kombes (Pol) Putu Putera, serta Komunikasi dan Media Sosial Dwi Nugroho. Hadir pula Ketua Umum GERAK BS Aroem Hadiatie Alzier dan Pengurus Majelis Taklim Baitul Sholihin (Majelis Taklim BS) Dokter Lukman Nurdin.

Ketua Umum IMI ini menjelaskan, di Indonesia, Litbang Kompas memperkirakan per 17 Agustus 2021, akibat pandemi Covid-19, terdapat 30.912 anak Indonesia yang menjadi yatim/piatu/ Yatim piatu. Ketua Dewan Pembina GERAK BS dan Majelis Taklim BS ini mendorong pemerintah memberikan perhatian serius kepada anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial bisa mulai mendata by name by address, siapa saja anak Indonesia yang menjadi yatim/piatu/yatim piatu akibat pandemi Covid-19.

"Bantuan dari pemerintah terhadap mereka sangat diperlukan, agar masa depan mereka tidak terganggu. Dari segi pendidikan, misalnya, pemerintah bisa memaksimalkan Program Indonesia Pintar (PIP) hingga Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu jalan keluar," pungkas Bamsoet.