Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi Papua Menuntut Kejati Papua dan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Tolak Upaya Praperadilan Johannes Rettob

Massa Aliansi Anti Korupsi Papua membawa panflet dan spanduk bertuliskan “Orang Papua Lebih Taat Hukum dan Proses Peneggakkan Hukum dari pada Pejabat Non Papua. Pejabat Orang Asli Papua Cepat Sekali Ditangkap diantaranya gubernur papua Lukas Enembe,Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, oleh karena itu Segera Tangkap dan Tahan Tersangka Johannes Rettob”. Mereka mempertanyakan mengapa hingga kini Pelaksana Tugas Bupati Mimika, Johannes Rettob yang menjadi tersangka kasus itu belum juga ditahan.

“Kasus helikopter sudah sejak 2015. Kami sudah kami sampaikan ke Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri. Hari ini kami datangi Kejaksaan Tinggi [Papua], meminta agar tersangka Johannes Rettob segera diproses tuntas,” kata salah satu pengunjuk rasa, Yohanes Kemong di Kota Jayapura, Kamis (2/3/2023).

Kemong mempertanyakan mengapa sampai saat ini Johannes Rettob masif aktif menjalankan tugas pemerintahan, lantaran ia sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan helikopter dan pesawat Pemerintah Kabupaten Mimika. 

“Soal itu, kami serahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri. Kami minta proses administrasi dilakukan dalam waktu yang se singkat-singkatnya, agar pemerintahan bisa berjalan baik jauh lebih baik dan tidak terjadi korupsi lagi,” tegasnya.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Adi Wibowo mengatakan pihaknya telah melimpahkan berkas kasus korupsi pengadaan pesawat dan helikopter Pemerintah Kabupaten Mimika itu pada Rabu (1/3/2023). 

“Perkara tersebut sudah kami limpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin 1 Maret 2023. Saya ulang, perkara itu sudah kami limpahkan,” kata Adi.

Adi menjelaskan Kejaksaan bertugas melakukan penegakan hukum terhadap semua kasus korupsi, tanpa terkecuali, termasuk kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter Pemerintah Kabupaten Mimika.