Pj Bupati Mappi Terima Penghargaan APBD Award 2023

Mappi, tvOnenews.com - Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.,STP, M.,Si  menerima Piala dan piagam penghargaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kategori realisasi Peningakatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini merupakan Piagam Penghargaan yang kelima yang diterima oleh Pj Bupati Mappi  dalam kurun waktu 10 bulan terakhir.

Penyerahan Piala dan Piagam Penghargaan tersebut dilaksanakan dalam kegiatan APBD Award 2023 dan Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah (Keuda) Tahun 2023.

Piala dan piagam penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael Gomar yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, BA., MA., Ph.D., yang diwakili oleh, Direktur Institute and wholesale bussines Bank BRI Agus Noorsanto sebagai Bank Mitra Utama Kemnetrian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, SH.,M.H. yang turut dihadiri oleh, Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs Agus Fathoni, M.Si, Direktur Institute and wholesale bussines Bank BRI Agus Noorsanto serta  sejumlah Gubernur, Bupati dan Walikota.
 
Wamendagri, John Wenpi Wetipo dalam sambutannya menyampaikan, guna mendorong kinerja pengelolahan keuangan daerah yang dapat mendukung penangan inflasi penyelesaian permasalahn stunting dan kemiskinan extrem perlu dilakukan upaya percepatan penyerapan realisasi APBD. Upaya realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan belanja Rumah Tangga yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu dengan  lancarnya belanja APBD tersebut akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang lebih baik.

Wamendagri mengatakan, Realisasi pendapatan Negara APBN tahun anggaran 2022  sebesar 115,90 persen atau 2.626 triliun sementara realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 97,76 persen atau 1.168 Triliun realisasi pendapatan daerah tersebut  meningkat 1,60 persen dari realisasi pendapatan pada 31 Desember tahun 2021 yaitu sebesar 96,16 persen  atau Rp1.123 Triliun. Dari segi pendapatan rata–rata provinsi 99,16 persen atau 349 triliun bila dibandingkan  year on year dengan 31 desember 2021 rata–rata provinsi 99,52 persen atau Rp. 354 Triliun lebih rendah 0,36 persen. Sedangkan realisasi pendapatan rata–rata kabupaten yaitu 97, 38 persen atau Rp. 668 triliun bila dibandingkan dengan year on year 31 desember 2021 rata–rata kabupaten 94,86 persen atau Rp. 629 triliun lebih tinggi 2,53 persen.

Wamendagri menuturkan, sejalan dengan kabupaten realisasi pendapatan rata–rata kota 96,27 persen atau Rp150 triluin bila dibanding year on year dengan 31 desember 2021 rata–rata kota 94,17 persen atau Rp139 triliun lebih tinggi 2,10 persen.

“Peserta rakor yang berbahagia realisasi belanja Negara pada APBN tahun 2022 sebesar 99,50 persen atau Rp3.090 triliun, sementara realisasi belanja daerah sampai 31 desember 2022 sbeesar 88,40 persen atau Rp1.158 trilun atau terdapat kenaikan 2,24 persen dari realisasi belanja pada 31 desember 2021 sebesar 86,16 persen atau Rp1.098 trilliun. Untuk provinsi realisasi belanja rata–rata 90,48 persen atau Rp344 triliun sementara realisasi belanja rata–rata Kabupaten 87,66 persen atau Rp.661 trilliun,” terang Wamendagri.

Wamendagri menuturkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri penyebab lambatnya realisasi belanja APBD tahun 2022 antara lain pelaksanaan lelang terlambat, karena pada umumnya proses lelang baru dimulai pada bulan april bahkan ada yang baru dimulai pada bulan agustus atau September. 
Perencanaan Detail Engginering Desaign (DED) pada tahun anggaran yang sama dengan kegiatan fisik sehingga apabila perencanaan DED terlambat menyebabkan kegiatan fisik menjadi terlambat. keterlambatan penetapan pejabat pengelolah keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa. Keterlambatan penetapan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian atau lembaga. Kegiatan lelang penunjukan langsung terlambat dilaksanakan karena sering terjadi perubahan lokasi kegiatan.