Kisruh Seleksi Calon Anggota KPUD Papua, Ketua KPU RI Akan Diadukan ke DKPP

Jakarta, tvOnenews.com - Dinilai tidak taat asas dan aturan dalam proses seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Papua Periode  2023-2028, Ketua dan anggota KPU RI akan di laporkan ke DKPP.

Menurut Sekretaris Lembaga Penelitian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua (LP3PA) Imelda, berdasarkan informasi yang dia peroleh, pada saat pelaksanaan Tes Psikologi terhadap peserta Calon Anggota KPU Provinsi Papua  baru-baru ini, materi Tes Psikologi yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam  peraturan perundang-undangan. 

Dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2023  Pasal  27 ayat (2) menyatakan Tes Psikologi dilakukan dengan metode antara lain; a. tes tertulis, b. wawancara dan c. diskusi kelompok terfokus. 

Hal yang sama juga datur dalam Keputusan KPU Nomor 117 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis  Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

"Namun kenyataannya, Tes Psikologi yang diselenggarakan kemarin hanya berupa tes tertulis saja tanpa ada wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Seharusnya apa yang sudah diatur dalam  PKPU maupun Juknis yang  dibuat dan ditandatangani sendiri oleh KPU RI terkait materi Tes Psikologi wajib dijalankan secara konsisten, bukan justru diabaikan", sebut Imelda Selasa (25/4/2023).  

Imelda menegaskan, secara subsatansi pengabaian terhadap materi wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus pada Tes Psikologi bagi peserta calon komisioner sangat naïf dan tidak masuk akal. 

"Ini seperti main-main saja yang penting bisa dapat 5 orang untuk jadi komisioner, ini berbahaya sekali. Saya kira apa yang sudah diatur dalam PKPU  No. 4 Tahun 2023 terkait materi Tes Psikologi sudah mempertimbangkan berbagai aspek untuk menghasilkan komisioner yang  mampu dan berkualitas," tegas Imelda.  

Oleh karena itu Imelda meminta kepada Ketua KPU RI agar menghentikan tahapan seleksi ini dan segera  melanjutkan materi wawancara dan FGD untuk Tes Psikologi.  

"Jika tahapan seleksi ini masih berjalan tanpa dilanjutkan dengan wawancara dan FGD untuk tes psikologi maka tanggal 28 April 2023 ini kami akan laporkan Ketua KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena secara sengaja telah menghilangkan materi wawancara dan FGD pada Tes Psikologi kemarin," lanjutnya.   

"Kecerobohan ini telah merugikan aktivis-aktivis perempuan Papua sehingga mereka gugur dalam seleksi kemarin. KPU RI harusnya memberi contoh dan teladan kepada kami di daerah untuk bagaimana konsisten terhadap peraturan perundang-undangan, bukan justru mengajarkan agar menyimpang dari aturan yang sudah ada," pungkas Imelda. (ant/ebs)