Ia mendesak, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengambil sikap tegas. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait segera melakukan evaluasi dan audit atas apa yang dilakukan perusahaan selama ini. Sebab, sejauh ini tidak ada yang benar-benar merasakan dampak dan manfaat langsung terhadap program itu.
"Masyarakat KSB saat ini sudah sangat paham dan kritis. Jangan sampai, ini menjadi bom waktu yang nantinya akan dituntut oleh seluruh rakyat Sumbawa Barat," tegasnya lagi.
Fakta lain Amman Mineral masih setengah- setengah mengalokasikan anggaran untuk PPM. Alokasi dana setiap tahunnya terkesan dicicil. Padahal, perusahaan sendiri pada tahun 2022 lalu secara resmi telah ditegur oleh Komisi IV DPR RI. Salah satu rekomendasi dari rapat itu mendesak Presdir Amman Mineral untuk memenuhi kekurangan biaya program PPM dari tahun-tahun sebelumnya.
"Termasuk meminta kepada Amman Mineral untuk melaksanakan program PPM secara konsekuen. Ini juga harus dievaluasi sejauh mana realisasinya di lapangan," tambahnya.
Saat dihubungi via Whats App, Kartika Octaviana, Vice President Corporate Communications AMMAN, melalui Ramaditya Handoko, tidak memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.
Pihaknya hanya membagikan beberapa link berita di beberapa media online terkait pemberitaan dmyang dilakukan PT AMNT di bidang pendidikan.(irw/chm)
Load more