tvOnenews.com - Komitmen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) di dunia pendidikan kembali dipertanyakan. Jika mengacu pada Blue Print (cetak biru) program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang disepakati dengan Pemrov NTB, komitmen perusahaan tambang tembaga dan emas yang beroperasi di Batu Hijau, KSB untuk sektor pendidikan masih sangat kecil.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Ilmu Politik (Fishipol) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Dr. Zulkarnain, Rabu (19/03/2025) mengaku prihatin dengan kondisi terakhir masyarakat Sumbawa Barat meski memiliki perusahaan tambang sekelas Amman Mineral. Berbagai aksi dan tuntutan yang suarakan masyarakat KSB selama ini tidak lepas dari kurang pekanya perusahaan terhadap kondisi masyarakat setempat. Baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun masalah tenaga kerja dan lain sebagainya.
"Ini berangkat dari keprihatinan. Kekayaannya dikeruk habis, tapi masalah tenaga kerja, pengusaha lokal yang kurang diberdayakan, pajak Material Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang seharusnya dibayar tapi tidak dibayar itu tidak pernah diselesaikan perusahaan. Termasuk masalah pendidikan," tegasnya.
Bidang pendidikan misalnya, Doktor Naen demikian disapa mengaku, jika mengacu pada tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan PPM, apa yang dilakukan perusahaan masih jauh dari yang disyaratkan aturan. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), seharusnya program yang dilaksanakan Amman Mineral terfokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pondasi daya saing daerah.
"Sasarannya, harusnya mampu meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan masyarakat sekitar tambang. Tapi fakta lapangan masih sangat jauh dari harapan," sesalnya.
Amman Mineral juga belum mampu mewujudkan mutu pendidikan berkeadilan dan terjangkau oleh masyarakat tambang. Harusnya Amman Mineral mampu menjadikan wilayah tambang sebagai percontohan, di mana program yang mereka laksanakan seharusnya menjadi kiblat bagi perusahaan tambang lain. Fakta lapangan saat ini masih banyak anak-anak Sumbawa Barat yang belum menerima pemerataan pendidikan, baik melalui beasiswa maupun kegiatan sejenis.
"Selama ini Amman hanya memberikan beasiswa kepada sekelompok orang. Beasiswa yang selama ini mereka gaungkan itu hanya dinikmati orang-orang tertentu. Tidak semua anak KSB mendapatkan program ini," tegasnya.
Padahal lanjut akademisi asal Sumbawa Barat ini, pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang harus dilakukan Amman Mineral. Beberapa kegiatan prioritas mencakup bantuan beasiswa/beastudy, bantuan sarana pendidikan dasar dan menengah, bantuan keterampilan dan keahlian, bantuan pengembangan perpustakaan dan literasi, bantuan tenaga pendidik, bantuan pengembangan fasilitas PAUD Holistik Integratif serta pelatihan dan kemandirian masyarakat itu hanya tercatat di atas kertas semata.
"Kegiatan prioritas ini selama beberapa tahun terakhir hanya dijadikan formalitas oleh Amman Mineral. Fakta di lapangan masih banyak program yang belum mereka laksanakan. Belum lagi, keterlibatan masyarakat dan pihak lain di luar perusahaan masih sangat kecil. Mungkin tidak ada," tandasnya.
Ini baru dari sisi pendidikan, belum lagi dari program prioritas lain PPM termasuk bidang kesehatan masih sangat jauh dari harapan.
"Kami harap pemerintah pusat mengevaluasi secara penuh apa yang sudah dilakukan Amman Mineral selama ini," tegasnya lagi.
"Sebab ini menjadi tanggungjawab perusahaan kepada daerah sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan Menteri ESDM nomor 41 tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara," tandasnya.
Doktor Naen menduga, sebagian program yang dilaksanakan Amman Mineral selama ini hanya lip service semata. Terutama program yang berkedok beasiswa. Sebab jumlahnya tidak seberapa dibanding angka ril siswa atau mahasiswa Sumbawa Barat.
"Mereka selalu saja menggaungkan mendudukung pendidikan di Sumbawa Barat. Tapi tidak diikuti dengan tindakan nyata. Tidak ada yang benar-benar diterapkan oleh Amman, kalaupun ada itu hanya bagian kecil saja," katanya lagi.
Ia mendesak, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengambil sikap tegas. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait segera melakukan evaluasi dan audit atas apa yang dilakukan perusahaan selama ini. Sebab, sejauh ini tidak ada yang benar-benar merasakan dampak dan manfaat langsung terhadap program itu.
"Masyarakat KSB saat ini sudah sangat paham dan kritis. Jangan sampai, ini menjadi bom waktu yang nantinya akan dituntut oleh seluruh rakyat Sumbawa Barat," tegasnya lagi.
Fakta lain Amman Mineral masih setengah- setengah mengalokasikan anggaran untuk PPM. Alokasi dana setiap tahunnya terkesan dicicil. Padahal, perusahaan sendiri pada tahun 2022 lalu secara resmi telah ditegur oleh Komisi IV DPR RI. Salah satu rekomendasi dari rapat itu mendesak Presdir Amman Mineral untuk memenuhi kekurangan biaya program PPM dari tahun-tahun sebelumnya.
"Termasuk meminta kepada Amman Mineral untuk melaksanakan program PPM secara konsekuen. Ini juga harus dievaluasi sejauh mana realisasinya di lapangan," tambahnya.
Saat dihubungi via Whats App, Kartika Octaviana, Vice President Corporate Communications AMMAN, melalui Ramaditya Handoko, tidak memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.
Pihaknya hanya membagikan beberapa link berita di beberapa media online terkait pemberitaan dmyang dilakukan PT AMNT di bidang pendidikan.(irw/chm)
Load more