Buntut Isu Tsunami 8 Meter di Cilegon Banten, Wali Kota Helldy Agustian: Hindari Pantai saat Libur Nataru

Cilegon, Banten - Wali Kota Cilegon Helldy Agustian langsung bereaksi setelah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebutkan adanya potensi tsunami setinggi 8 meter di Cilegon. Dia mengimbau masyarakat untuk menghindari pantai di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Helldy Agustian langsung mengeluarkan surat edaran tentang kesiapsiagaan potensi bencana tsunami saat Nataru.

Surat berkop Wali Kota Cilegon Provinsi Banten itu berjudul Instruksi Wali Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kesiapsiagaan Potensi Bencana Tsunami pada Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. 

"Memperhatikan pernyataan Ibu Dwikorita Ranawati pada Rapat kerja Komisi V DPR RI bahwa Cilegon Banten juga tempat wisata di Selat Sunda dapat berpotensi skenario terburuk mengalami tsunami dengan ketinggian 8 meter pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru)," tulis Helldy dalam surat edarannya.

Instruksi itu disahkan tanggal 1 Desember 2021 dan ditandatangani langsung oleh Helldy. Ada dua surat yang diedarkan, pertama ditujukan kepada kepala perangkat daerah, camat, dan lurah. Kedua untuk penanggung jawab perusahaan se-Kota Cilegon.

"Mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk antisipasi potensi bencana tsunami termasuk keamanan kantor dan keselamatan pegawai dan masyarakat," tulis surat tersebut.

Pada poin kedua, Helldy meminta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon untuk melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana khususnya potensi bencana tsunami.

Helly kemudian mengimbau camat dan lurah untuk mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan.

"Menghindari wilayah pantai khususnya pada saat libur natal dan tahun baru," sebut poin ketiga.

Kepada pimpinan perusahaan, Helldy juga meminta mereka untuk bersiap dan siaga.

"Melakukan kasi penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di lingkungan perusahaan terhadap bahaya potensi bencana tsunami serta mengaktifkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat pada saat diperlukan," demikian disebut surat tersebut.

Dia meminta mereka untuk menyiapkan langkah yang diperlukan untuk antisipasi potensi bencana tsunami termasuk keamanan perusahaan dan keselamatan karyawan serta masyarakat sekitar. (act)