Bukan Pandawara Group, tapi Pemkab Sukabumi yang Gelar Bersih-bersih Pantai Cibutun

Jakarta, tvOnenews.com - Setelah viral Karang Taruna dan Kepala Desa bakal menuntut Pandawara Group tentang sampah di Pantai Cibutun viral di media sosial. Kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi bakal mendahului kelompok pemuda asal Bandung tersebut untuk bersih-bersih. 

Seperti diketahui, sebelumnya Pandawara Group mengklaim bahwa Pantai Cibutun di Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sebagai pantai terkotor keempat di Indonesia. Sehingga mereka ingin melakukan aktivitas bersih-bersih dengan mengajak warga Sukabumi. 

Kepala Desa (Kades) Sangrawayang, Muhtar mengatakan bahwa pihaknya tidak memberikan izin atas aktivitas bersih-bersih sampah di wilayahnya tersebut. Hal itu lantaran pihak pemerintah seolah tidak dilibatkan dalam inisiasi bersih-bersih lingkungan yang akan dilakukan.

“Kalau dari saya, kalau transaparan, terbuka, dari pemerintah itu silakan. Kalau seperti yang kemarin yang dimusyawarahkan di desa itu saya enggak mengizinkan saya mah," kata Muhtar, Selasa (3/10/2023).

Akhirnya Pemkab Sukabumi merespons konten Pandawara Group yang viral di media sosial tersebut terkait dengan tumpukan sampah yang ada di Pantai Cibutun. 

Respons tersebut ialah membuat agenda melakukan kegiatan bersih-bersih di pantai yang dilakukan mulai Rabu, 4 hingga 7 Oktober 2023 mendatang. 

"Pemkab Sukabumi menggelar rapat pembahasan persiapan kegiatan bebersih Pantai Cibutun, Desa Sangrawayang di Makodim 0622 Kabupaten Sukabumi," ujar Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, Bima sapaan akrab Herdy Somantri yang dikutip dari Instagram @pandemictalks. 

Sebelumnya, pihak Karang Taruna Simpenan mempertanyakan didasarkan bukti apa klaim Pantai Cibutun di Sukabumi jadi urutan terkotor keempat di Indoesia. Apakah dari bukti hasil observasi atau penelitian yang akurat.

KNPI dan Karang Taruna, bersama dengan organisasi masyarakat lainnya pun diketahui sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut.  Pihaknya berharap tim pembuat konten tersebut memberikan klarifikasi dan mengancam akan melaporkan Pandawa Group. 

"Jika dalam waktu 2x24 jam tidak ada klarifikasi atau konfirmasi yang memadai, kami akan mengambil langkah hukum, termasuk somasi dan pelaporan, terkait dengan konten tersebut," terangnya. (ebs)