Pesan Laksamana Yudo Margono untuk Jenderal Agus Subiyanto Calon Panglima TNI yang akan Berhadapan dengan Pilpres 2024 mendatang

Bandung, tvOnenews.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berpandangan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto sudah memenuhi syarat, setelah diusulkan Presiden Joko Widodo menjadi calon tunggal Panglima TNI.

"Saya kira Pak Agus orangnya baik dan sudah memenuhi syarat untuk menjadi panglima karena menjadi KSAD," kata Laksamana Yudo Margono, usai menggelar upacara Penutupan Diklat Perwira TNI dan Polri bersama Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo di Sesko TNI Bandung, Kamis (2/11/2/023).

Yudo mengatakan usai dirinya pensiun nanti pada 26 November 2023 tentu apa yang sudah ia kerjakan akan diserahkan kepada Panglima TNI berikutnya.

Terutama menjelang Pilpres 2024 yang harus tetap netral, untuk menjaga pemilu yang aman damai dan lancar.

"Saya yakin nanti akan diserahkan apa-apa yang sudah dilakukan kebijakan saya. Dan saya yakin beliau mampu untuk memimpin TNI, tentunya nanti bersinergi dengan Polri dan juga bisa bersama sama kepala staf yang lain untuk membawa TNI yang lebih baik, lebih profesional, modern, tangguh dan juga nanti akan menjelang pemilu pilpres tentu TNI-Polri harus bersikap netral," ungkapnya.

Tidak hanya  itu, Yudo juga mengatakan, dalam perencanaan kegiatan TNI yang disusun tahun 2023 sudah lengkap dan akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Di antaranya pelaksanaan operasi latihan.

"Panglima TNI ini kan melaksanakan menggunakan kekuatan, dalam penggunaan kekuatan ini bisa melaksanakan operasi dan latihan. Kalau kepala staf kan sebagai pembina, tentunya yang sudah ada perencana anggaran dan perencanaan kegiatan baik operasi latihan berpegangan pada itu, kecuali ada kebijakan-kebijakan lain atau menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Tentunya di dalam perjalanan kan tidak stagnan gitu aja, pasti ada dinamika, di situlah nanti beliau akan melaksanakan seusai dinamika yang ada. Tentunya dengan anggaran yang sudah ditetapkan di tahun 2024 itu (oleh) Komisi I DPR," ungkapnya.(cep/rfi)