Ini 7 Isu Tema Krusial Permasalahan yang Menjadi Materi Debat Perdana Pilgub Jabar 

Bandung, tvOnenews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mulai matangkan persiapan debat perdana bagi empat pasangan calon (Paslon) di Pemilihan Gubernur Jawa Barat, yang akan digelar pada Rabu 11 November 2024, di Graha Sanusi Universitas Padjajaran, Kota Bandung.

Persiapan debat tersebut dilakukan dan dibahas bersama Forum Komunikasi Daerah (Forkompinda) Jawa Barat di Hotel Holiday In, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Selasa (05/11/2024).

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia menjelaskan, nantinya perhelatan debat perdana Pilgub Jabar tersebut dilakukan selama 120 menit dibagi 6 segmen.

Hedi menuturukan, dalam debat pertama tersebut akan mengundang 7 panelis dan 7 tema yang diambil, yakni mengenai Isu Perempuan dan Anak, Pendidikan, Reformasi Birokrasi dan Kesehatan hingga Stunting.

"Ada 6 segmen, durasinya 120 menit, itu ada 7 subtema ya tadi yang sudah disampaikan ada mulai dari isu perempuan dan anak, ada pendidikan inklusif kemudian ada reformasi birokrasi, kemudian kesehatan, stunting gitu,"kata Hedi Ardia.

Hedi menyampaikan, para pendukung pasangan calon juga akan dibatasi dengan maksimal 100 orang untuk setiap pendukung calon.

"Ya masing-masing pendukung paslon diperbolehkan membawa pendukung itu 100 orang,"ujarnya.

Kemudian, dengan alasan perhelatan debat berada di lingkungan kampus, para pendukung dilarang saling memprovokasi dan memakai atribut kampanye.

"Nah makanya kita tadi sampaikan ke Bawaslu bahwa, kami mempunyai pemahaman atribut yang diperbolehkan digunakan di tempat debat sekalipun itu di lembaga pendidikan itu tidak boleh Memuat materi kampanye, Dan tadi sudah disepakati,"jelasnya.

Hedi menegaskan, baik pasangan calon ataupun pendukung melanggar hak tersebut, kegiatan debat pertama itupun akan terpaksa diberhentikan.

"Makanya kita buat tadi norma dilarang melakukan provokasi. Baik itu terhadap pasangan calon dan pendukung. Nanti moderator diberi kewenangan untuk menghentikan debat,"pungkasnya.

(ila/ fis)