Kabupaten Sumedang, Jawa Barat - Meski seksi 1 proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) telah rampung dioperasikan, namun permasalahan warga yang terdampak masih terus terjadi. Seperti di Kecamatan Jatinangor, puluhan petani dari tiga Desa melakukan aksi tutup mulut mogok makan akibat lahan garapannya terkena imbas proyek pembangunan Tol Cisumdawu, Senin (15/08/22) petang.
Pantauan tim tvOnenews di lokasi, sekitar 50 orang dari tiga Desa, yakni Desa Cilayung, Cibeusi, dan Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini melakukan aksi tutup mulut mogok makan akibat lahan garapannya terkena imbas proyek Tol Cisumdawu.
Ke 50 orang tersebut, merupakan perwakilan dari 300 warga yang berprofesi sebagai petani dan terdampak proyek Pembangunan Tol Cisumdawu. Aksi yang dilakukan warga tersebut dengan cara menutup mulutnya menggunakan lakban yang mencerminkan untuk mogok makan yang bertempat di Desa Cilayung tak jauh dari lokasi Jalan Tol Cisumdawu.
Salah seorang petani, Asep Sujana mengatakan, meski lahan tersebut bukan milik warga, namun mereka mengaku sudah mengelola lahan garapannya selama puluhan tahun secara turun temurun dan menjadi bagian sumber mata pencaharian warga selama ini dengan berkebun.
"Tujuan aksi ini adalah para penggarap menuntut untuk penggantian ganti rugi lahan garapan yang dibangun Tol Cisumdawu. Aksinya disini dengan cara mogok makan dan tutup mulut atau membisu selama 3 hari," kata Asep.
Warga atau pun penggarap berharap secepatnya ada penggantian ganti rugi lahan garapannya. Imbas dari pembangunan Tol Cisumdawu, sekitar 200 sampai 300 orang ini kehilangan mata pencahariannya yang saat ini sudah menjadi jalan Tol Cisumdawu.
"Warga berharap sebagai penggarap ada penggantian ganti rugi segera dari PUPR atau pun ATR/BPN. Nah sekarang lahan garapan kami sudah menjadi jalan, dan ini sejak tahun 2018 sudah mulai pembangunan tidak ada ganti rugi," harapnya.
Sementara itu penerima kuasa dari petani penggarap dan ahli waris, Muhamad Taher Derlen berharap, agar para petani penggarap mendapatkan ganti untung berupa kerohiman dari Pemerintah. Lantaran terkena langsung dari dampak Proyek Tol Cisumdawu.
"Kami ingin agar penggusuran tanah atau garapan masyarakat ini harus ada bayar ganti untung, sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Jokowi selaku Presiden. Masyarakat yang ada disini yang terkena dampak langsung tujuannya agar masyarakat ini segera dibayar," kata Muhamad Taher.
Aksi yang dilakukan saat ini, lanjut Taher, ia menuntut kepada pemerintah dan pihak terkait membayar ganti rugi. Baik kepada warga sebagai penggarap, juga kepada pemilik alas hak lahan yang digarap warga.
"Negara lebih tahu dan lebih memahami haknya para penggarap dan hak pemilik surat alas hak berapa yang harus dibayar, sepanjang tidak dibayar selama itu juga kami akan berjuang," katanya.
Aksi mogok makan serta tutup mulut itu, kata Taher, rencananya akan dilakukan selama 3 hari sampai permohonan mereka dipenuhi. Jika tidak digubris, mereka berencana akan melakukan aksi longmarch ke Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo.
"Jika tuntutan tidak dipenuhi, kami akan longmarch ke Jakarta untuk menemui bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri ATR/BPN," ucapnya. (lsr/ade)
Load more