Semarang, tvOnenews.com - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengklarifikasi informasi yang beredar tentang pengadaan 177 unit sepeda motor dinas lurah yang menimbulkan polemik di masyarakat.
Polemik tersebut ramai di medsos karena pengadaan 177 unit sepeda motor Honda Vario 160 tersebut, menelan anggaran sebesar Rp8 milyar dinilai terlalu tinggi.
Jika dihitung, harga per unit sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp 27 juta. Jika dikalikan 177 unit maka ketemunya di kisaran Rp4,7 miliar, bukan Rp8 miliar.
Mbak Ita, sapaan akrabnya, meminta maaf atas kesalahannya tidak menjelaskan rincian anggaran sebesar Rp8 miliar itu, yang menurutnya juga digunakan untuk pengadaan barang rumah tangga lainnya.
"Mohon maaf saya menyampaikan Rp8 miliar itu secara keseluruhan. Saya meluruskan Rp8 miliar ini tidak hanya untuk sepeda motor saja, tetapi juga kebutuhan rumah tangga lainnya untuk pelayanan masyarakat," kata Mbak Ita.
Klarifikasi ini, lanjutnya, juga terkait anggaran pengadaan yang ditetapkan adalah senilai Rp7,931 miliar. Dia mengaku saat membaca besaran angka tersebut dilakukan secara global.
"Melihat dari berita-berita yang mungkin viral, saya mungkin membacanya keseluruhan Rp7,931 miliar. Sepeda motor harga dealer itu Rp27.400.000 sehingga total anggaran Rp4.702.311.564," rincinya.
Selain sepeda motor bagi 177 lurah se-Kota Semarang, Bagian Rumah Tangga Pemerintah Kota Semarang juga melakukan pengadaan barang untuk kepentingan masyarakat.
Seperti di antaranya pakaian dinas, TV LED, dan alat pemadam api ringan (APAR).
Pengadaan TV LED dilakukan karena kondisi televisi layar datar yang digunakan untuk pemandu informasi masyarakat di Balai Kota Semarang telah buram dimakan usia.
Termasuk pengadaan APAR didasari hal yang sama, bahwa tabung alat pemadam api itu sejak 2004 belum pernah diganti.
"Juga motor lurah itu sudah dipakai sejak 2014. Bayangkan sudah hampir sembilan tahun belum diganti, mengingat sekarang ini banyak pelayanan kepada masyarakat yang mau tidak mau lurah ini sering terjun ke lapangan," ungkapnya.
Pengadaan sepeda motor dan barang rumah tangga lainnya itu bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Semarang pada 2023.
Selain itu juga faktor Kota Semarang tidak mengalami defisit selama dua tahun terakhir membuat rapat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dapat mengatur keuangan yang lebih fleksibel.
"Jadi mana-mana yang harus efisien, prioritas dan sebagainya. Sehingga pada saat akhir pembahasan APBD Perubahan dari tim TAPD ini melihat ada anggaran-anggaran yang bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, salah satunya sepeda motor," katanya.
Ia mengajak masyarakat dapat mengawal dan mengawasi langkah atau kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang.
Terkait pengadaan sepeda motor dinas lurah ini dilakukan secara transparan dan dapat dipantau melalui aplikasi belanja online atau e-Katalog.
"Maaf kalau kemarin membuat orang bertanya-tanya. Proses-prosesnya monggo panjenengan bisa lihat di e-Katalog jadi tidak ada lagi istilahnya nempil," kata Mbak Ita lagi.
Sebagai informasi, seluruh lurah di Kota Semarang mendapatkan sepeda motor dinas pada saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang pada Rabu (29/11/2023).
Pemberian itu dilakukan langsung oleh Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu secara simbolis kepada lurah.(tjs/muu)
Load more