Merasa Diintimidasi, Mbah Sutaja Minta Perlindungan LPSK Pasca Laporkan Oknum DPRD Kebumen ke Polisi

Kebumen, tvOnenews.com - Ditengah penanganan kasus pengambilalihan tanah warga oleh oknum anggota DPRD Kebumen berinisial K ke Polres Kebumen, pemilik sah sertifikat tanah Sutaja Mangsur (70), mendatangi Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta Timur, untuk meminta perlindungan, Senin (17/3/2025).

Warga dukuh Kragapitan RT.003, RW.007, Desa Seliling, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ini datang bersama istrinya Muasriyah dan Mauludin anaknya.

Didampingi oleh kuasa hukumnya, Mbah Sutaja meminta perlindungan hukum setelah merasa mulai banyak tekanan dan intimidasi usai melaporkan kasus tersebut ke polisi.

Dalam pernyataannya kepada wartawan, Sutaja Mangsur mengaku saat ini banyak pihak yang mulai meminta kasus ini dapat diselesaikan secara damai. Mereka mulai menawarkan berbagai upaya jalan damai agar perkara di kepolisian tersebut bisa dicabut.

Namun, Mbah Sutaja kembali menegaskan tidak akan mundur ataupun menerima upaya damai yang ditawarkan pihak tertentu. Baginya, perjuangan ini bukan hanya soal tanah, tetapi sudah tentang keadilan yang harus ditegakkan.

"Saat ini mulai banyak yang datang ke rumah meminta dan menawarkan upaya perdamaian, kami tidak mau berdamai. Kami ingin keadilan ditegakkan. Tanah ini adalah hak kami, bukan untuk diambil begitu saja dengan cara-cara yang tidak benar. Perkara ini akan saya bawa sampai ke pengadilan, sebagai pembelajaran agar tidak terulang di kemudian hari," ungkap Mbah Sutaja kepada wartawan, Senin (17/3/2025). 

Diketahui sebelumnya, seorang oknum anggota DPRD Kebumen, dari Fraksi PDIP berinisial K dilaporkan oleh Sutaja Mangsur atas dugaan penipuan dan pemalsuan kepemilikan tanahnya seluas 5.265 meter persegi. 

Mbah Sutaja kehilangan sertifikat tanah miliknya sendiri tanpa adanya proses jual beli yang sah. Sertifikat tanah tersebut, yang sebelumnya atas nama dirinya, kini sudah berpindah tangan dan berubah nama menjadi milik oknum anggota DPRD inisial K tersebut.

Diceritakan Mbah Sutaja, kejadian ini bermula pada akhir tahun 2021, ketika ia didatangi Daliman (60), warga Desa Surotrunan, yang bertindak sebagai perantara menawarkan tanah miliknya kepada oknum dewan berinisial K.

Awalnya, Sutaja dan istri tidak menaruh curiga karena transaksi belum terjadi dan ia masih memegang hak penuh atas tanah tersebut.

Namun, seiring berjalannya waktu, Sutaja Mangsur terkejut ketika kepala desa memberitahu ada akta surat jual beli tanah yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh inisial K. Padahal, ia sendiri belum pernah merasa menjual tanahnya secara resmi.

"Bilangnya ke saya cuma pinjam sertifikat, mas, tapi malah nggak dikembalikan. Tau dari orang, sertifikat saya malah sudah diganti nama dan dijual ke orang lain. Saya baru dititipi uang Rp130 juta secara bertahap, padahal sepakatnya akan dibayar Rp240 juta. Saya nggak terimanya di situ," ujar Mbah Sutaja.

Melihat ada kejanggalan dalam pengalihan hak kepemilikan tanahnya, Sutaja Mangsur kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Tengah, pada Maret 2024. Laporan tersebut kemudian dilimpahkan ke Polres Kebumen untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

Kini, setelah kasus ini resmi bergulir dan sudah meningkat ke tahap penyidikan di kepolisian, Sutaja Mangsur mengaku mulai mengalami berbagai bentuk tekanan dan intimidasi.

Beberapa pihak yang tidak dikenal mulai berdatangan ke rumah Sutaja. Mereka mencoba membujuknya untuk mencabut laporan yang telah dibuat.

Ada yang datang dengan pendekatan halus, meminta Sutaja untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Namun ada juga yang sedikit memaksa Sutaja Mangsur untuk menerima jalan damai dan mencabut laporannya.

"Sejak laporan kami di kepolisian naik ke tahap penyidikan, kami mulai merasakan tekanan. Ada orang-orang yang datang ke rumah kami, mencoba membujuk saya agar mencabut laporan. Ada juga yang meminta kami berdamai dengan pihak yang dilaporkan," jelas Sutaja.

"Kami hanya ingin keadilan, bukan mencari musuh. Tapi, kenapa kami yang ditekan? Kami merasa tidak aman. Setiap ada yang datang, kami khawatir mereka ingin menekan kami agar mencabut laporan,” imbuhnya.

Merasa situasi dan kondisi yang semakin tidak kondusif, Sutaja dan keluarganya memutuskan untuk meminta perlindungan ke LPSK. Mereka berharap langkah ini bisa memberikan rasa aman bagi mereka dalam memperjuangkan hak mereka.

"Kami tidak ingin hidup dalam ketakutan. Kami ingin memperjuangkan hak kami dengan tenang dan aman. Oleh karena itu, kami akan meminta perlindungan ke LPSK agar bisa menghadapi kasus ini tanpa ada ancaman," ujar Sutaja.

Sutaja dan keluarga berharap permohonan perlindungan yang diajukan bisa segera dikabulkan sehingga mereka dapat terus memperjuangkan hak mereka tanpa rasa takut.

Sementara itu, Azam Prasojo Kadar, salah satu kuasa hukum yang menangani kasus ini, juga menegaskan bahwa upaya intimidasi terhadap Sutaja tidak boleh dibiarkan. Ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas agar tidak ada pihak yang merasa kebal hukum.

"Kami sudah melakukan upaya hukum melapor ke Polda Jateng kemudian di Polres Kebumen. Kami juga sudah pernah bersurat ke Kantor DPP PDIP tertuju ke Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagi kami ini merupakan langkah mencari keadilan, dan kami juga ingin bahwa hak-hak hukum Mbah Sutaja ini dilindungi secara undang-undang," katanya.

"Jadi jika memang benar ada tekanan dan intimidasi, ini harus segera diusut. Tidak boleh ada kasus hukum yang berjalan di bawah bayang-bayang ancaman. Keamanan Sutaja dan keluarganya harus dijamin, dan keadilan harus ditegakkan," lanjut Azam.

Sutaja Mangsur bersama istri dan keluarga menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur. Upaya damai dengan oknum dewan tersebut sudah tertutup pasca satu tahun lebih hanya diberi janji-janji kosong.

"Ini sudah bukan lagi hanya soal tanah, ini soal hak dan keadilan. Jika kami diam, akan ada lebih banyak lagi masyarakat kecil yang akan kehilangan haknya karena diperlakukan semena-mena.Kami akan terus berjuang sampai keadilan benar-benar ditegakkan," pungkasnya.

Diketahui, LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang mengalami ancaman dalam suatu kasus hukum.

Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendampingan hukum hingga jaminan keamanan bagi mereka yang mengalami intimidasi.

Sementara itu, oknum dewan berinisial K saat tim tvOnenews.com mencoba untuk konfirmasi kabar tersebut melalui pesan singkat tidak bersedia menanggapi. Ia hanya mengatakan saat ini sedang di luar kota. (wkn/buz)