Semarang, Jawa Tengah - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan dalam penanganan atau karantina penyakit mulut dan kuku atau wabah PMK lebih baik berbasis zona bukan wilayah pemerintahan. Hal itu untuk mengantisipasi pergerakan hewan ternak dan elemen lain pembawa virus di sekitar wilayah terdekat.
"Meski ada yang usul basis desa atau kecamatan, tapi kalau berbasis zona bisa tidak restriktif atau terbatas hanya di wilayah satu pemerintahan," jelasnya setelah rapat koordinasi secara daring bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait penanganan PMK, Senin (27/6/2022).
"Kadang-kadang kan sapinya juga piknik-piknik, kambingnya piknik-piknik, dan ini tidak hanya sapi saja, ada kerbau, ada babi, ada kambing ya, jadi hewan yang kuku belah," ungkapnya.
Ia mencontohkan, beberapa kasus yang ditracing ditemukan indikasi bahwa hewan ternak di satu lokasi tidak pernah keluar kandang tetapi tetap terinfeksi wabah PMK. Kuat dugaan penularan terjadi karena ada hewan ternak lain seperti kambing yang berkeliaran di sekitar kandang. Maka dari itu diperlukan karantina untuk hewan ternak kuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, dan babi.
"SOP kita siapkan karena penularan virusnya itu airborne, jadi dibawa udara dan jauh lebih berbahaya. Sejauh ini belum ada masker untuk sapi jadi agak riskan memang penularannya," katanya.
Ia menambahkan, PMK telah menjadi PR bersama karena penyebaran atau penularan kasusnya menjadi cukup eksponensial. Meski demikian Ganjar optimis penyakit ini dapat dikendalikan.
"Kita percayakan kepada kawan-kawan yang sering berhubungan dengan ternak, kelompok ternak, dan seterusnya. Teman-teman yang bekerja sebagai inseminator biasanya juga sangat akrab sama sapi, ini juga bisa digunakan. Kampus dan mahasiswa bisa digunakan, konsepnya sudah ada," tegasnya. (tjs/ade)
Load more