Kudus, Jawa Tengah – Sebanyak 396 Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk bertugas pada Pemilu 2024 dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Mereka akan bertugas di 132 desa di Kota Kretek.
Ketua KPU Kudus Naily Syarifah mengungkapkan, masing-masing desa nantinya akan ada tiga petugas PPS. Mereka akan membantu kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di masing-masing kecamatan.
”Segera berbaur sebagai penyelenggara pemilu, bekerja sama dengan baik, jaga netralitas dan jangan ada intrik-intrik apapun,” tegas Naily.
Dia juga mengingatkan kepada para petugas PPS untuk melepas semua atribut sebelum menjadi petugas PPS.
”Kalian sudah menjadi pengabdi negara, lepas semua atribut organisasi sebelumnya,” tandas Naily.
Dalam kesempatan tersebut juga hadir Bupati Kudus HM Hartopo. Bupati menekankan, netralitas dan objektivitas harus dijalankan oleh setiap petugas PPS.
Bupati menilai, sebagai anggota penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), SOP wajib dipegang teguh agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.
"Tadi sudah disampaikan Ketua KPU, panjenengan semua harus netral. Sebagai penyelenggara pemilu, jangan berpihak dan jangan ada unsur subjektif. Harus objektif agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan kondusif," tegasnya.
Sebelumnya, Hartopo mengatakan bahwa anggota PPS yang terpilih telah melalui serangkaian proses seleksi. Dirinya juga meyakinkan bahwa selama proses seleksi, telah berlangsung secara murni tidak ada rekomendasi dari siapapun.
"Saya pastikan dengan adanya assessment kemarin, mulai seleksi, wawancara, dan tahapan lainnya telah dilalui secara objektif dan natural. Tidak ada rekomendasi dari siapapun," katanya.
Oleh karena itu, PPS diharap dapat bekerja dengan baik sesuai tupoksi sebagai penyelenggara pemilu. PPS juga diminta dapat memahami permasalahan politik dengan baik, karena akan terjun ke lapangan secara langsung untuk memberikan pemahaman pada masyarakat.
"Pemilu ini mencerminkan suara dan harapan rakyat. Untuk itu, saya pesan jaga hubungan baik dengan semua pihak. Profesionalisme dan integritas panjenengan menentukan masa depan bangsa karena panjenengan harus turun lapangan memberikan pemahaman pada masyarakat," pesannya.
Terkait politik uang, Hartopo tidak setuju dengan budaya tersebut. Oleh karena itu, PPS diminta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya memilih figur pemimpin dari rekam jejak yang ada.
"Maka dari itu, berikan pemahaman kepada masyarakat agar memilih figur pemimpin dari rekam jejak, bukan semata dari nominal yang bisa ditawarkan dalam amplopan," pintanya.
Terakhir, Hartopo mengucapkan selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik dan amanah.
"Selamat bertugas, laksanakan dengan tanggung jawab dan amanah," pungkasnya. (Gml/Buz)
Load more