Pria yang akrab dipanggil BHS itu pun menilai menilai bahwa larangan buka puasa bersama ditetapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya untuk menghindari penyebaran Covid-19, tetapi juga untuk mencegah terjadinya perilaku hedonisme. Sebab saat ini perilaku hedonisme sedang disoroti.
Sehingga, gaya hidup hedon para pejabat dan keluarganya diharapkan tidak terjadi dalam momentum buka puasa bersama di bulan Ramadhan. Namun demikian, aturan tersebut sama sekali tidak bertujuan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi khususnya sektor UMKM.
“Karena buka bersama para ASN juga menghidupkan ekonomi-ekonomi khususnya para pelaku UMKM, apalagi hotel juga ada yang ketegori UMKM, seperti yang memiliki modal 50 miliar ke bawah itu termasuk UMKM,” sambungnya.
BHS juga menjelaskan bahwa UMKM selama ini menjadi pemegang kendali penopang utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana 60 persen ekonomi bergantung kepada UMKM, ditambah lagi 90 persen Sumber Daya Manusia (SDM) ada di UMKM.
“Maka ini harus disikapi oleh PNS yang ada di daerah, tetap saja jalan terus, karena ini juga dalam rangka membantu masyarakat terutama UMKM kita, jadi saya pikir pemerintah daerah maupun ASN gak perlu khawatir,” pungkas BHS. (mhb/gol)
Load more