Bojonegoro, tvOnenews.com - Pengukuran lahan untuk pembangunan Bendungan Karangnongko di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro mundur sebulan lebih, membuat Pemerintah Bojonegoro melakukan rapat percepatan yang dilakukan secara internal dengan pihak tim pembebasan lahan di ruangan Sinergi Room, Selasa (20/6).
Dalam rapat tersebut cenderung membahas percepatan sesuai jadwal terkait warga Ngelo yang hingga saat ini masih menolak pengukuran dan didatangi tim pembebasan lahan.
Kepala Dinas PU SDA Bojonegoro, Heri Widodo mengatakan bahwa rapat ini adalah untuk meluruskan berita-berita yang kurang benar menjadi benar. Seperti tidak adanya dokumen Peraturan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Bendungan Karangnongko bisa menggagalkan pembangunannya, dikatakan Heri Widodo bahwa itu tidak benar dengan alasan itu hanya syarat administrasi.
"Yang jelas rapat ini untuk komunikasi bahwa berita-berita kurang benar kayak kalau tidak ada ijin KKPR proyek jadi batal, itu tidak benar. Karena itu hanya syarat administrasi. Dan Insya’Allah dalam waktu dekat akan segera didapatkan," ujar Heri.
"Target tanggal 26 ini, namun kayaknya hari ini kita sudah bersurat ke KLHK dan hari ini sudah bisa jadi," kata Heri.
"Jadi itu syarat administrasi aja tidak bisa membatalkan, dan pada intinya marilah kita jalin komunikasi untuk pemahaman-pemahaman, bahwa saat ini pembebasan lahan sesuai aturan sekarang yang melakukan adalah BPN bukan pemkab," jelas Heri.
"Ini adalah proyek PSN mari bermitra bersama agar tidak ada bola-bola liar, dan akan coba komunikasikan selalu agar sepaham," lanjutnya.
Load more