Sidoarjo, tvOnenews.com – Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menandatangani berita acara Dukungan Kepala Daerah dalam rangka Implemantasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
Pada kesempatan ini, Subandi yang juga merupakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim dan Penanganan Stunting Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa, percepatan pembangunan sektor sanitasi merupakan kegiatan pembangunan yang harus diprioritaskan.
Menurutnya pembangunan tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia sehingga wajib dan harus dipenuhi. Disampaikannya permasalahan sanitasi permukiman di Kabupaten Sidoarjo, dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi. Khususnya pada sektor air limbah domestik. Hal itu disebabkan masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi.
Selain itu masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan. Baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun kelurahan, desa. Ia juga melihat integrasi perencanaan dan program pembangunan belum tertata. Kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor air limbah domestik juga terlihat. Hal tersebut menurutnya dikarenakan pertimbangan ekonomis dan keuangan.
“Di samping tiga hal tersebut di atas, yang menjadi tantangan saat ini berdasarkan dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota) 2022, cakupan akses sanitasi masih sebesar 98,9 persen sehingga untuk mencapai 100 persen akses layak, masih terdapat gap sebesar 1,1 persen,” ungkapnya.
Kemudian lanjut Subandi, pencapaian SDGs sektor sanitasi pada tahun 2030, merupakan konsep pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut menjadi landasan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Sehubungan dengan itu ujar wabup, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merespon secara positif terhadap program air limbah dometik dan juga persampahan dengan memasukkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo.
“Alhamdulillah dengan kerjasama semua pihak, capaian pemerintah Kabupaten Sidoarjo di sektor pengelolaan air limbah domestik dan persampahan antara lain melalui Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) lewat aplikasi Lestari, pembentukan BLUD TPA, kerjasama pengelolaan sampah dengan PLN power, kerjasama dengan Poltekes dalam pembangunan jamban sehat, kerjasama dengan pengusaha jamban, hibah kepada Appsani (Asosiasi Pengelola dan Pemberdayaan Sanitasi Indonesia) dalam pembangunan jamban sehat," ujarnya.
"Dan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan bidang sanitasi kepada masyarakat, maka hari ini kita akan menyepakati paket kebijakan sanitasi Kabupaten Sidoarjo, mudah-mudahan upaya yang telah kita lakukan bersama ini, bisa membuahkan hasil optimal dan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.
Sementara itu, Pokja PKP Jawa Timur Indiny Maulia menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Sidoarjo yang mampu mencapai tahapan implementasi SSK. Dengan capaian ini diharapkannya akan selalu on the track untuk melaksanakan implementasi SSK pada tahapan-tahapan selanjutnya.
"Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dari empat kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah pusat, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan fasilitasi implemantasi SSK, bersamaan dengan itu Provinsi Jawa Timur melalui Pokja PKP Provinsi Jawa Timur juga memfasilitasi implementasi SSK yang pada tahun 2023 ini ada 11 kabupaten/kota mendapat fasilitasi baik dari pusat maupun dari provinsi," ujarnya.
“Sekali lagi kami pengapresiasi capaian dari Kabupaten Sidoarjo, semoga dengan pembangunan infrastruktur dasar khususnya air limbah ini pada akhirnya akan berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya. (khu/far)
Load more