"Bagi saya secara akademisi, sepakat jika SIM ini harus ada jangka waktu, karena pertama karena orang yang mendapatkan SIM pada saat awal, belum tentu sama keadaannya pada saat tahun-tahun berikutnya," ujarnya.
“Sedangkan hal yang kedua, ada batasan tertentu dalam izin misalnya seseorang yang diberikan SIM itu ketika patuh pada ketentuan peraturan lalu lintas, dalam perjalanan waktu orang yang memiliki SIM ini banyak melanggar ketentuan dan peraturan lalu lintas, apakah orang ini akan diberikan SIM selamanya?” tambahnya.
Menurut Bagus, jika ada orang yang melanggar dan kemudian SIMnya dicabut sebelum masa berlakunya itu wajar dan sah saja.
“Ya ndak papa karena sebagai salah satu aplikasi pengawasan, dan menjadi kewenangan Polri sesuai dengan pasal 16 Ayat 2 Undang Undang Polri dan Undang Undang pelayanan publik,” tambahnya.
Sementara itu, menurut pengamat Transportasi dari Unesa, Prof Dr. Ir. Dadang Supriyanto, MT mengatakan, terkat SIM ini, merupakan sertifikasi dari pengemudi, sehingga melalui prosedur dan tahapan yang berlaku.
"Seorang pengemudi itu harus dibekali kompetensi keahlian sesuai amanah UU Bo 22 tahun 2004, karena seorang pengemudi membawa orang, penumpang atau barang. Sehingga seorang pengemudi harus di bekali dengan uji kompetensi,” ujar Prof. Dr. Ir. Dadang.
Ia menambahkan, sebelum SIM diterbitkan, ada uji tes secara fisik, pengetahuan tentang rambu dan aturan. Hal ini dikarenakan di dalam fundamental angkutan jalan ada empat pilar yaitu, manusia, sarana, prasarana dan regulasi.
"Dengan SIM yang mempunyai batasan waktu, diharapkan mekanisme evaluasi, pengawasan dan edukasi bisa berkesinambungan, karena SIM mencakup masalah kompetensi dalam mengemudi," jelasnya.
Load more