Bangkalan, tvOnenws.com - Sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), melibatkan seorang Sairil Munir komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan, sudah diproses oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jawa Timur.
Ahmad Annur, selaku pengadu mengungkapkan, bahwa aduannya mereka lakukan memiliki dasar bukti, bahwa peran serta Munir dalam survei elektabilitas Bupati Bangkalan non aktif, R. Abdul Latif Amin Imron dalam kepentingan politiknya.
"Semuanya terungkap jelas dalam sidang dugaan korupsi yang terjadi di Bangkalan, bagaimana peran penting Munir dalam survei itu, bahkan dia yang awalnya menawarkan survei sekaligus penerima uangnya," tuturnya Sabtu (26/8).
Ahmad bercerita, bahwa dalam sidang yang berlangsung di kantor Bawaslu Jawa Timur, Munir atau teradu sempat berkelit tidak mengakui perbuatannya, di depan majelis hakim, yang dipimpin langsung ketua DKPP.
"Dia berusaha membohongi DKPP, padahal berbohong itu adalah pelanggaran yang termasuk berat. Bukti keterlibatan dan menerima uang, sudang termasuk pelanggaran karena saudara Munir itu penyelenggara pemilu," ucap melalui telepon seluler.
Perbuatan yang melanggar kode etik, lanjut Ahmad, maka saudara Munir sudah tidak layak menjabat sebagai komisioner KPUD yang notabenenya penyelenggara pemilu. Sebab, hanya akan menodai pesta demokrasi.
Load more