Kepala Sekolah di Nganjuk dan Polisi Bekerja Sama untuk Minimalisir Pelanggaran Hukum di Sekolah

Sementara Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki sebuah komitmen melakukan pendampingan-pendampingan hukum bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dan lingkup jajaran instansinya.

“Ini konsisten dan harus dilakukan, termasuk pendampingan hukum dalam pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kegiatan-kegiatan Bantuan Operasional Sekolah," jelas Marhaen.

Dalam upaya mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Marhaen menyebutkan pentinganya memperkuat tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada di Kabupaten Nganjuk.

“Langkah pertama, Inspektorat Kabupaten Nganjuk harus kuat. Sebagai langkah reformasi birokrasi di Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik, Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai garda terdepan pengendalinya maka upaya 'nol rupiah' harus tetap terjaga," tegasnya.

“Dinas Pendidikan, baik jajaran strukturalnya maupun kepala sekolahnya jangan sampai ada yang bermain-main. Prinsipnya sederhana, budayakan komunikasi transformasional bukan transaksional," tutup Marhaen. (kso/gol)