Bojonegoro, tvOnenews.com - Rencana kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk melakukan groundbreaking di lokasi Bendungan Karangnongko di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro pada Kamis besok (18/10) membuat warga yang terdampak akan melakukan aksi.
Agus Susanto Rismanto, Kuasa Hukum warga Ngelo saat dikonfirmasi tvOnenews.com mengatakan, besok Kamis akan dilakukan groundbreaking, padahal saat pertemuan tim pembebasan lahan yang juga dihadiri anggota Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dengan perwakilan warga, Senin (16/10), sudah ada kesepakatan tentang relokasi bagi warga.
Meski demikian, warga meminta pihak Pemkab memberikan jaminan kesepakatan politik terkait dengan status hukum tanah yang bakal ditempati.
“Warga sudah dapat menerima kesepakatan itu, dengan syarat sebelum ada jaminan hukum dari Pj Bupati, tidak boleh ada groundbreaking,” ungkap Agus.
"Malah usai pertemuan kok tetap mau dilakukan groundbreaking, yang akhirnya membuat warga kecewa, dan membuat perwakilan yang hadir dicurigai warga lainnya. Dipertemuan kemarin sudah saya sampaikan dengan jelas jangan ada groundbreaking, monggo terkait penawaran relokasi HGB disampaikan langsung ke warga," tegasnya.
Agus melanjutkan, semestinya Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Nurul Azizah, datang terlebih dahulu untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat agar masyarakat percaya, bahwa mereka tidak bakal diusir dari tanah relokasi pada saat nanti terpilih bupati yang baru.
“Mestinya Pj bupati melihat ini program prioritas, sehingga harus datang sendiri memenuhi harapan masyarakat Desa Ngelo tersebut, sehingga proses pembangunan bendungan bisa segera dilaksanakan," lanjutnya.
Situasi saat ini, warga sudah memasang spanduk untuk minta keadilan pada pak presiden Jokowi. (dra/gol)
Load more