Seperti diketahui, sebelumnya polemik internal NU yang berujung ke pengadilan negeri Jombang bermula dari penunjukkan pengurus PCNU Jombang periode 2023-2024 oleh PBNU.
KH Abdussalam atau Gus Salam dan kawan-kawan yang tergabung dalam APQANU (Aliansi Penegak Qonun Asasi Nahdlatul Ulama) meminta agar PBNU mencabut SK (Surat Keputusan) kepengurusan definitif PCNU Jombang masa khidmat 2023-2024, serta mengesahkan dan melantik hasil konfercab NU (Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama) pada 5 Juni 2022.
Tergugat I adalah PBNU, sedangkan tergugat II PCNU Jombang 2023-2024. APQANU Jombang juga menggugat PBNU kerugian material sebesar Rp1,5 miliar atau tepatnya Rp1.540.001.926.
Masih menurut Gus Salam, ada dua hal yang membuat pihaknya prihatin selama proses persidangan, yakni adanya saksi dari pihak tergugat yang merupakan pengurus PWNU Jatim berani melakukan tindakan tidak jujur. Padahal yang bersangkutan sudah disumpah sebelum memberikan kesaksian.
"Yakni pernyataan tentang adanya tanda tangan palsu. Padahal banyak yang memberitahu pada kami, mereka jadi saksi atas tanda tangan yang dilakukan beliau. Yang kedua pernyataan dari salah satu PCNU Jombang definitif yang mengandung unsur kebohongan. Dia menuding saksi yang kita ajukan hanya satu yang kenal dengan Gus Salman (Ketua PCNU Jombang tahun 2022)," kata cucu salah satu pendiri NU KH Bisri Syansuri itu. (usi/gol)
Load more