Blitar, tvOnenews.com - Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (Gema PS) di Gedung Olahraga Soekarno di Jalan Kalimantan Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Ribuan orang memadati GOR untuk memberi dukungan Prabowo Gibran Gema Gemoy dalam Pilpres 2024 mendatang.
Dihadapan ribuan pendukunya Prabowo Subianto bertekat mensejahterakan petani jika diberi mandat menjadi Presiden Republik Indonesia dengan mengelola secara maksimal potensi sumberdaya alam Indonesia.
"Padahal tanpa petani bangsa Indonesia tidak akan merdeka, karena petani menghasilkan pangan, menghasilkan makanan, tidak ada negara berdiri tanpa makanan. Saya mengerti karena saya mantan prajurit," ungkap Prabowo dalam pidatonya, Minggu (17/12).
Prabowob yang didampingi Agus Harimurti Yudoyono dan sejumlah petinggi partai Gerindra Jawa Timur, juga berjanji kepada GMPSI akan mencukupi kebutuhan pupuk untuk petani yang selama ini dikeluhkan karena kesulitan mendapatkan pupuk saat membutuhkanya.
"Pupuk harus tersedia tidak boleh banyak tangan harus langsung kepada petani. Rencananya pupuk itu langsung kepada kelompok tani saudara-saudara," imbuhnya.
Dihadapan ribuan pendukungnya, Prabowo juga mempresentasikan visi dan misinya dibidang pangan yang akan dijalankan bersama Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu Roziqkin, Ketua Umum Gema PS memandang bahwa Prabowo dan Gibran adalah pasangan yang mampu meneruskan program kebijakan Presiden Joko Widodo, utamanya program perhutanan sosial sekurang-kurangnya 12,7 juta hektar dan reforma agraria.
"Perhutanan dan reforma agraria dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada petani, tidak ada kriminalisasi petani," terangnya.
Program ini juga merupakan solusi masalah kemiskinan, ketersediaan pangan rakyat, pemulihan kawasan hutan untuk meminimalkan dampak perubahan iklim, memulihkan sumber-sumber mata air, dan mensejahterakan petani penggarap.
"Kepada Capres Prabowo Subianto, Gema PS memohon komitmennya untuk melanjutkan program perhutanan sosial dan reforma agraria, melakukan percepatan pemberian legalitasi perhutanan sosial dan reforma agraria baik dalam bentu SK Perhutanan Sosial, mau pun sertifikat redistribusi lahan bagi petani penggarap," Katanya.
Hal itu untuk menjamin tidak ada kriminalisasi terhadap petani dan mengedepankan penyelesaian dialogis yang berpihak kepada petani. (min/gol)
Load more