Rekapitulasi Ditingkat KPU Kabupaten Bojonegoro Belum Tuntas, Diminta Tidak Tergesa-gesa

Bojonegoro, tvOnenews.com - Mencuatnya dugaan penggelembungan suara di Pemilihan Legislatif (Pileg) Kabupaten Bojonegoro yang laporannya telah diterima Bawaslu Bojonegoro, menjadi perhatian khusus dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024 ditingkat Kabupaten. 

Di hari pertama rapat rekapitulasi tersebut, sejumlah saksi partai yang mengikuti proses rekapitulasi sempat diwarnai aksi intrupsi. Rapat rekapitulasi yang melibatkan Bawaslu, PPK dan saksi dari partai politik diprediksi akan molor.

Molornya penyelesaian rekapitulasi tingkat kabupaten karena jadwal pencermatan dalam rekapitulasi tersebut dari berbagai pihak terlibat, meminta pada pihak KPU Kabupaten dengan waktu tidak bisa sehari selesai, karena masih ada sejumlah TPS yang salah input data tidak ada kesesuaian antara C1 dan D hasil di KPU Kabupaten.

Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Fathkur Rohman meminta dalam rekapitulasi tersebut sudah bisa terselesaikan lebih cepat, pada Jumat (1/3) mendatang sudah bisa diserahkan kepada KPUD Provinsi.

"Kita tidak boleh tergesa-gesa dalam pencermatan melihat wilayah 6 Dapil dengan waktu sehari, karena khawatir saat di tingkat provinsi ada yang bermasalah. Kalau kita tidak cermati diawal di kabupaten agar tidak temuan input yang salah," tutur Handoko Sosro Jadi Wijaya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam rapat Rabu siang (28/2).

Hal senada juga disampaikan oleh Saksi Parpol Nasdem, Didik bahwa dalam pencermatan tidak boleh tergesa-tergesa.

Dari pantauan awak media, bahwa pada Rabu sore ini, proses rekapitulasi pada Dapil 6  yang ditemukan ada dugaan penggelembungan suara. Selanjutnya dari hasil temuan tersebut kemudian dilakukan koreksi bersama dengan para saksi, Bawaslu, untuk dibenahi yang sesuai di TPS.

Fatkhur Rohman mengatakan proses rekap ketika ada keberatan saksi kaitan dengan D maka akan dimintai materi bahan keberatan yang mana kemudian nanti akan dibuka ulang C hasil.

"Sesuai yang dijadwalkan disini kita mestinya 3 hari, ternyata ada potensi belum selesai, nah itu bisa sampai pada tanggal 5 sesuai jadwalnya," kata Rohman.

Terpantau masih ada 11 kecamatan yang belum tuntas, dan temuannya masih ada ketidaksesuaian data di C1 dengan D1.

Disinggung ada dugaan kecurangan, Rohman mengatakan hal tersebut dinilai dinamika dan belum bisa dipastikan.

"Yang penting banyak partai yang tidak protes dalam perolehan suaranya," pungkasnya. (dra/gol)