Blitar, tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) Blitar, dengan agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Musyawarah Pena Intan (Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, serta Kelompok Rentan Lainnya) Kabupaten Blitar Tahun 2025, dan Rembuk Stunting Tahun 2024.
Musrenbang dihadiri berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Blitar, termasuk anggota Forkopimda, Ketua DPRD beserta wakilnya, Sekretaris Daerah, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, perwakilan BPSDM Provinsi Jawa Timur, dan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Selain itu, turut hadir juga akademisi, ketua forum CSR, serta perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat dan media massa.
Bupati Blitar, Rini Syarifah menyampaikan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur.
Dengan tema "Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah" dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025, Bupati memaparkan lima prioritas pembangunan.
Pertama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan percepatan pengentasan kemiskinan. Kedua, meningkatkan kapasitas SDM pelaku ekonomi dan penguatan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dan penguatan manajemen distribusi barang. Keempat, penguatan e-Government dan pelayanan publik. Dan kelima, pemantapan infrastruktur ekonomi serta daya dukung lingkungan hidup.
Bupati juga menjelaskan bahwa Musrenbang RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 bertujuan untuk mewujudkan visi Kabupaten Blitar Tahun 2045, yakni Kabupaten Blitar Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan.
Dalam upaya mencapai visi tersebut, fokus pembangunan jangka panjang meliputi penyediaan layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, pemenuhan infrastruktur dasar, transformasi ekonomi, dan tata kelola yang baik.
“Saya tegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar memiliki peran yang tak terpisahkan dari upaya pembangunan nasional dan juga provinsi Jawa Timur. Dan saya tegaskan pula, tema pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025, yang berfokus pada Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah, merupakan tonggak penting dalam mengarahkan arah pembangunan ke depan,” ungkap Bupati Rini.
Selain itu, Bupati Rini menekankan komitmen inklusivitas dalam pembangunan, yang tercermin dalam penyelenggaraan Musyawarah Pena Intan. Acara ini juga dirangkai dengan Rembuk Stunting Tahun 2024 sebagai respons terhadap perhatian dunia terhadap isu kesehatan stunting yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Bupati meminta peran lintas sektor dalam penanganan stunting, termasuk Dinas Pendidikan, PUPR, Ketahanan Pangan, dan Perikanan.
“Musyawarah Pena Intan dan Rembuk Stunting Tahun 2024 ini merupakan wujud dan komitmen nyata terhadap inklusivitas pembangunan, yang harus melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat luas dan pemangku kepentingan. Saya mengapresiasi peran serta kontribusi dari berbagai lembaga dan badan usaha dalam upaya penanggulangan stunting dan kemiskinan di Kabupaten Blitar,” tegas orang nomor satu di Kabupaten Blitar.
Bupati Blitar menyampaikan apresiasi kepada lembaga non-profit dan badan usaha yang aktif dalam penanganan stunting dan kemiskinan di Kabupaten Blitar. Bupati berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut demi kemajuan Kabupaten Blitar.
Bupati juga mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan, karena hanya dengan keterlibatan semua komponen masyarakatlah Kabupaten Blitar dapat mencapai tujuan.
“Saya mengajak seluruh pihak untuk terus berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan, dan menyuarakan harapannya agar semua langkah yang diambil dapat mengarah pada terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera, Berlandaskan Akhlak Mulia Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur,” tutup Rini Syarifah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto, mengungkapkan bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 telah melalui serangkaian tahapan yang melibatkan partisipasi publik.
Forum Konsultasi Publik menjadi awal dari rangkaian ini, di mana usulan-usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar serta partisipasi dari tingkat desa dan kelurahan dihimpun. Seluruh usulan tersebut kemudian disampaikan melalui Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), sebagai wujud komitmen untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
"Dalam upaya menyusun RKPD Tahun 2025, kami telah melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik. Usulan-usulan yang kami terima tidak hanya berasal dari DPRD Kabupaten Blitar, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari tingkat desa dan kelurahan. Seluruh usulan tersebut telah disampaikan melalui SIPD, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan,” jelas Rully.
Terdapat lima prioritas pembangunan yang menjadi fokus utama dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Prioritas-prioritas ini dipilih dengan cermat berdasarkan evaluasi terhadap kebutuhan dan potensi yang ada di Kabupaten Blitar, serta sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami percaya bahwa dengan menitikberatkan pada prioritas-prioritas ini, kami dapat mengarahkan pembangunan Kabupaten Blitar menuju arah yang lebih baik, berkelanjutan, dan berdaya saing. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi semua pihak dalam proses penyusunan RKPD ini,” pungkasnya. (min/gol)
Load more