"Kami minta pak kades tegas untuk mengusut oknum perangkat desa ini agar dicopot," sebut Suhartono.
Itu karena oknum perangkat desa ini sudah sekitar dua tahun tidak pernah ngantor dan absen di balai desa. Sejak dirotasi di jabatan barunya.
"Dia tidak pernah hadir atau absen di balai desa. Cuma sebulan sekali waktu ambil gaji saja," urainya. Selain itu, massa meminta kades untuk mengusut tuntas dana kompensasi (CSR) dari PT Dinamika Megatama Citra dan PT Supracor Sejahtera di Desa Pungging yang disinyalir selama periode 2015-2020 ditilap oknum perangkat desa tersebut hingga warga hanya bisa gigit jari.
"Selama beberapa tahun itu total dananya mungkin ada lebih dari 1 miliar karena setiap bulan itu sekitar Rp 20 juta. Untuk tahun 2020 -2024 sudah jelas masuk ke desa karena sudah dicatat lewat desa," papar perwakilan massa.
Sementara itu, Kepala Desa Pungging Paiman menuturkan, program PTSL yang rampung November 2023 lalu berlangsung sesuai prosedur. Pihaknya juga menampung semua aspirasi warga yang menggelar aksi di balai desa.
"Untuk pencopotan perangkat (desa) ini mungkin kami menunggu hasil gugatan yang bersangkutan ke PTUN sejak tiga bulan lalu itu dulu. Setelah itu kita akan evaluasi ke kecamatan dan koordinasikan juga ke pemkab bagaimana baiknya," ungkap Paiman usai menyambut warga.
Terkait dugaan penyelewengan dana kompensasi pabrik oleh oknum tersebut, pemdes akan berkoordinasi kembali dengan aparat penegak hukum (APH).
Load more