“Kami menuntut agar Nadiem Makarim mundur dari menteri. Kami menganggap penerapan PPDB dengan sistem zonasi tidak tepat dan merugikan rakyat,” kata Joko Fattah Rochim korlap aksi dalam demo tersebut, Jumat (5/7/2024).
Menurut aktivis FRMJ tersebut, PPDB yang diterapkan tahun ini memang menuai banyak kritik dari berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Jombang. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan zonasi tidak sepenuhnya efektif dan justru menimbulkan ketidakadilan bagi siswa berprestasi yang tinggal di daerah yang jauh dari sekolah negeri berkualitas.
“Kami meminta DPRD untuk menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat agar Nadiem Makarim dicopot dari jabatannya," ujarnya.
Selain itu, sistem pendaftaran online yang sering mengalami kendala teknis juga menjadi salah satu penyebab utama kekecewaan warga. Massa aksi mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan PPDB dan mencari solusi yang lebih adil dan merata bagi seluruh siswa di Indonesia.
"Kami berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam membuat kebijakan pendidikan. Sistem zonasi yang ada saat ini perlu dievaluasi dan diperbaiki agar tidak merugikan siswa berprestasi. Pendidikan adalah hak semua anak bangsa dan harus dijamin keadilannya," tegas pria yang akrab disapa Cak Fattah tersebut.
Menurut Cak Fattah, aksi demonstrasi ini menjadi cerminan keresahan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan yang dinilai belum optimal. Warga berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem PPDB dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh siswa di Indonesia.
“Jika tidak segera ditindaklanjuti. Maka kami akan menggelar aksi kembali dengan massa yang lebih banyak lagi,” pungkasnya. (usi/far)
Load more