Jombang, tvOnenews.com - Proses Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pilkada di Jombang, yang dimulai tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024 telah berakhir. Hasilnya diperoleh jumlah pemilih sebanyak 1.021.228. Tahapan berikutnya akan dilakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat desa/ kelurahan.
"Hasil coklit 1.021.228 pemilih. Kalau proses coklit itu selalu ada dinamika. Karena pemutakhiran data itu sumber datanya dinamis. Hasil sinkronisasi antara DP4 dengan DPT terakhir itu ada dinamika. Yang kemudian dicocokkan dengan pemilih yang keluar yang masuk, TNI Polri maupun pemilih yang meninggal dunia atau TMS. (Tidak memenuhi Syarat) itu juga bagian dari proses yang harus dilakukan," terang Ahmad Udi Masykur Ketua KPU Jombang, di tengah-tengah acara media gathering, Kamis (25/7) di sebuah tempat pertemuan di Jalan Halmahera, Jombang.
KPU, lanjut Udi Masykur, pihaknya juga fokus mengawal pada kelompok rentan diantaranya kelompok difabel, yang juga menjadi perhatian KPU.
"Tentu tidak sempurna, kami butuh masukan informasi untuk kami sempurnakan meskipun proses coklit telah usai kami terus berupaya bagi yang memenuhi syarat harus masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)," tegas Udi .
Selain menghasilkan 10.21.228 pemilih, coklit yang dilaksanakan pantarlih juga telah mencoret sebanyak 67.082 nama karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Diantaranya karena meninggal dunia, pindah alamat juga kriteria TNI / Polri.
"Tapi angka ini masih dinamis ya. Karena kita masih proses unggah ke Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) yang saat ini telah mencapai 81 persen. Kelambatan unggah ke Sidalih karena dari proses coklit itu kemudian dipastikan lagi. Memang kita arahkan sesuai mekanisme. Juga berkaitan dengan penataan TPS," beber Udi.
Dari jumlah pemilih tersebut KPU telah membagi Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi 1.933. Tapi jumlah ini belum dikunci karena berpotensi ada TPS kriteria lokasi khusus. Misalnya kategori Lapas atau kategori pendidikan.
"Kami berharap masyarakat Jombang itu nyaman betul menggunakan hak pilihnya, artinya agar TPS itu mudah dijangkau," harap ketua KPU.
Sementara David Budianto Ketua Bawaslu Jombang dalam kesempatan itu menyampaikan pesan agar penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU benar-benar mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dengan baik.
Jombang menurut David dari pilkada ke pilkada dari pemilu ke pemilu punya banyak pengalaman. Pernah mengalami PSU tiga kali. Pemilu tahun 2009, Pemilu tahun 2009 dan pemilu 2024. Selain itu juga pernah terjadi dua kali tindak pidana pemilu yaitu dalam pemilu 2014 dan pilkada 2018.
"Saya harap dalam pilkada nanti tidak terjadi PSU. Kami juga berharap masyarakat agar bisa melakukan pengawasan partisipatif," pintanya.
Dalam acara Media Gathering itu selain komisioner KPU dan Bawaslu, hadir sejumlah wartawan berbagai media, baik cetak, televisi, radio dan media online. Diharapkan, media membantu sosialisasi dan kelancaran serta kesuksesan pilkada 27 November 2024 mendatang. (usi/gol)
Load more