Lebih lanjut Hery menjelaskan, Dinas PUPR Nganjuk sendiri juga bisa ikut kena getahnya. Di mana, publik akan menganggap organisasi perangkat daerah tersebut tidak netral.
"Bisa blunder juga. Iya kalau yang jadi nanti paslon itu. Tapi kalau yang jadi ternyata paslon lain, itu kan menjadi catatan khusus bagi kepala daerah yang terpilih nanti," ujarnya.
Selain itu Hery juga menilai bahwa tindakan yang dilakukan salah satu paslon tersebut juga bisa disebut mencederai demokrasi. Di mana, sengaja memanfaatkan proyek pemerintah untuk kepentingan politiknya. (kso/far)
Load more