Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Dikritisi Pemerhati Hukum sebagai Pemborosan Keuangan Negara

Surabaya, tvOnenews.com - Kabinet Merah Putih  pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka mendapat kritik dari sejumlah pihak. Termasuk pemerhati hukum di Surabaya, yang mempertanyakan efektifitas dan efisiensi dari kabinet gendut tersebut. Bahkan, kabinet Prabowo-Gibran ini dinilai sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan dan bisa memboroskan anggaran keuangan negara.

Pemerhati hukum di Kota Surabaya, Sahlan Azwar menyoroti kabinet gemuk Prabowo–Gibran, yang jauh dari prinsip demokrasi. Menurutnynya, dalam sistem demokrasi itu penting adanya check and balance atau pengawasan. Jika semua kekuatan politik dirangkul dalam pemerintahan, tidak ada yang melakukan kontrol.

Sahlan Azwar menyoroti bahwa dalam sistem demokrasi, penting untuk adanya check and balance atau pengawasan.

"Jika semua kekuatan politik dirangkul dalam pemerintahan, siapa yang akan melakukan kontrol?" ungkap Sahlan.

Menurutnya, keadaan ini justru menyalahi prinsip dasar demokrasi dan lebih menyerupai konsep monarki, di mana kekuasaan terpusat tanpa mekanisme pengawasan yang jelas.

Dirinya juga mempertanyakan efektivitas pemilu yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah jika pada akhirnya semua pihak berada dalam pemerintahan. Menurut Sahlan, jika semua bisa berkompromi, seharusnya pemilu tidak perlu dilakukan. Lobi-lobi politik dianggap lebih efektif jika hasilnya sama, yakni semua pihak bersepakat masuk ke dalam kekuasaan.

Sahlan menyampaikan kekhawatirannya terkait kompromi di kalangan elit politik. Menurutnya, kompromi ini sering kali lebih mengutamakan kepentingan pribadi elit politik ketimbang kesejahteraan rakyat.

"Mereka berkompromi bukan untuk rakyat, tapi untuk kekuasaan. Mereka mendapat fasilitas, uang, dan kenyamanan dari negara. Ini berpotensi mengabaikan kebutuhan rakyat," tambahnya.

Kekhawatiran ini muncul karena adanya pembagian kekuasaan yang tampak lebih condong kepada menjaga stabilitas koalisi politik ketimbang merancang kebijakan yang benar-benar pro rakyat.

Dalam kritiknya, Sahlan menyoroti bahwa lebih dari 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk menggaji pegawai negeri, termasuk menteri dan wakil menteri. Dengan kabinet yang semakin besar, beban anggaran negara semakin meningkat.

"Bagaimana negara bisa menjalankan program kesejahteraan rakyat jika sebagian besar anggaran habis untuk menggaji birokrat?" katanya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan di antara kementerian dalam kabinet ini. Salah satu contohnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, yang menurutnya memiliki fungsi yang hampir sama. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi efektivitas kerja pemerintah dalam menyelesaikan masalah rakyat.

Pria asal tanah Minang ini menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan oposisi yang kuat. Jika semua kekuatan politik berada dalam pemerintah, siapa yang akan menyuarakan aspirasi rakyat dan mengoreksi kebijakan yang menyimpang?

“Pemerintah harusnya menjalankan mandat rakyat untuk mensejahterakan rakyat, bukan sekadar mengamankan kekuasaan,” tegasnya.

Sahlan menekankan pentingnya keberadaan oposisi yang sehat untuk menjaga agar demokrasi tetap hidup di Indonesia. Tanpa adanya oposisi, Sahlan khawatir bahwa penyimpangan-penyimpangan dalam pemerintahan tidak akan terungkap dan rakyat yang pada akhirnya akan dirugikan. (msi/far)