Hamid juga menyuarakan dengan tegas, agar ada audit independen terkait proses ini. Ia mendesak transparansi perizinan dan meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) turut turun tangan menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang.
"Ini bukan hanya soal gedung, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola aset daerah," tegas Hamid. (kso/hen)
Load more