Poster itu lantas dipasang di pagar DPRD Kota Malang dan dibakar. Mereka juga menyerukan perlawanan terhadap kebijakan Prabowo-Gibran yang tak populis.
Salah satunya terkait efisiensi anggaran. Mereka menilai efisiensi tersebut hanya akal-akalan pemerintah untuk menutup anggaran program andalan Prabowo-Gibran makan bergizi gratis (MBG).
"Lawan, lawan, lawan," imbuh Rembo.
Setelah memasang foto banner Prabowo-Gibran, massa mahasiswa kemudian membakar ban bekas. Aksi ini dilakukan juga tepat di depan pintu pagar DPRD Kota Malang.
Massa kemudian membuka paksa masuk ke halaman dalam gedung untuk bertemu ketua dewan. Sementara sejumlah polisi tampak hanya melihat dan berjaga di depan pintu.
Rembo menjelaskan, sembilan poin tuntutan dari massa aksi, yakni:
1. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat
2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik
3. Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan
4. Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendidikan yang mengeluarkannya dari anggaran
5. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
6. Meminta pemerintah menjelaskan secara rinci dampak efisiensi terhadap pembangunan infrastruktur. Mengkhawatirkan menurunnya pelayanan publik.
7. Mengkritik sektor pertahanan yang lebih diutamakan anggarannya daripada sektor primer lain seperti infrastruktur, pendidikan dan layanan kesehatan. Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah.
8. Menolak komersialisasi pendidikan dan kenaikan UKT dampak efisiensi. Mengkritisi PTNBH.
9. Mendorong mahasiswa untuk aktif mengawal dampak kebijakan efisiensi melalui aksi yang terkoordinasi dengan luas.
Load more