Gubernur Khofifah Pastikan Program Pembangunan Pemerintah Daerah Inline dengan Pusat

Magelang, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapatkan banyak materi berbobot dalam rangkaian kegiatan retreat kepala daerah yang diselenggarakan di Akmil Magelang sejak 21 Februari 2025.

Salah satunya adalah materi yang disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bahkan materi yang disampaikan langsung ditindaklanjuti oleh Gubernur Khofifah untuk dikoordinasikan dengan jajaran di Pemprov Jawa Timur.

“Kemarin kita mendapatkan materi yang sangat penting dan bermanfaat dari Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani. Beliau memberikan materi tentang innovative financing, efisiensi APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan banyak yang lain yang sangat ditunggu kami sebagai peserta,” kata Khofifah, Senin (24/2).

“Beliau menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Ibu Menkeu, ada berbagai alternatif pendanaan yang bisa dijalin melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Juga memaksimalkan pendapatan dari BUMD,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, usai mendapatkan pembekalan dari Menkeu ini, Gubernur Khofifah segera menindaklanjuti dengan memberikan arahan pada jajarannya di Pemprov Jatim untuk menyiapkan strategi. Khususnya, terkait kebijakan efisiensi melalui Inpres No.1 Tahun 2025 dan juga SE Menkeu No 900/833/SJ. Sehingga, berbagai program pembangunan di daerah bisa inline dengan pemerintah pusat.

“Kami meminta Pak Wagub diskusikan dengan Sekda dan jajaran termasuk BUMD terkait innovative financing. Alhamdulillah baik Pak Wagub maupun Sekda langsung respon cepat, dan segera ditindaklanjuti, kita diskusi melalui group WA sampai dini hari, ” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, dalam menghadapi situasi keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah juga harus melakukan beberapa hal. Diantaranya menggenjot pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak membebani masyarakat.