"Juga melakukan perbaikan belanja agar benar benar efektif dan efisien, serta melakukan innovative financing seperti yang diharapkan Ibu Menteri Keuangan tadi," terangnya.
Peningkatan PAD harus diupayakan di berbagai sektor untuk bisa menambal pos-pos anggaran dari pusat yang terkena efisiensi. Dengan harapan program-program untuk masyarakat bisa terus dimaksimalkan.
"Salah satu upaya innovative financing adalah dengan menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari berbagai pihak. Seperti Dunia Usaha, termasuk BUMN dan BUMD, pembiayaan dengan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), mengembangkan Dana Abadi Daerah,dan lain-lain," terangnya.
Adapun, beberapa program innovative financing yang telah dilakukan Pemprov Jatim diantaranya Pembangunan Simtem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan, bantuan permodalan Usaha Mikro kerjasama dengan BAZNAS dan kegiatan lainnya yang dibantu melalui CSR dunia usaha dan BUMN/BUMD.
"Termasuk Pembangunan Penerangan Jalan Raya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun juga dengan pola KPBU. Kedepan akan terus kita optimalkan pola- pola seperti ini," tandasnya.
"Menghadapi kebijakan efisiensi ini, kami kemarin usai pelantikan pun juga sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Pak Wagub, Pak Sekda dan seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim. Intinya, kami siap dan segera menindaklanjuti terkait kebijakan pemerintah pusat," kata Khofifah.
Meski begitu ia menegaskan efisiensi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim tidak akan mengurangi sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan serta layanan publik maupun penyaluran bantuan sosial (Bansos).
Load more