Bangkitkan Usaha Kecil, Khofifah Wajibkan 40 Persen Pengadaan Barang dan Jasa Gunakan Produk UMKM

Surabaya, Jawa Timur - Untuk mewujudkan gerakan bangga buatan indonesia, dan membangkitkan kegiatan ekonomi UMKM, Gubernur Jawa Timur meminta kepada seluruh kepala daerah di Jawa Timur, serta organisasi perangkat daerah (OPD) di Jawa Timur, untuk mengoptimalkan potensi belanja pengadaan barang dan jasa, untuk dialokasikan pada UMKM dan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam rakor virtual bersama kepala daerah se Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

“Jatim berkomitmen mendukung Gerakan Nasional BBI. Kami di Jatim berupaya untuk merealisasikan dan mengimplementasikan bersama seluruh kepala daerah di Jatim agar memaksimalkan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk UMKM serta Koperasi,” tegas Khofifah.

Sebagai wujud dukungan Gerakan Nasional BBI ini, Gubernur Khofifah meminta pada seluruh bupati walikota di 38 kabupaten kota untuk mengalokasikan minimal 40% pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD dilakukan dengan  membelanjakan  produk dalam negeri khususnya produk  UMKM dan koperasi.

“Masuk dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) paling akhir tanggal 31 Maret 2022,” lanjutnya.

Untuk memaksimalkan komitmen ini, pekan lalu Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah berkoordinasi dengan berbagai asosiasi agar para pelaku usaha dapat berpartisipasi pada toko daring. Berdasarkan data terupdate, sampai dengan saat ini telah terdaftar 168 Koperasi-UMKM yang telah dikurasi oleh asosiasi.

Tentunya dari jumlah tersebut, Koperasi-UMKM yang sudah memenuhi standar dapat langsung masuk pada toko daring untuk pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan yang belum memenuhi akan dilakukan pendampingan dan pembinaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM.

Gerakan Nasional BBI menjadi salah satu trigger pemulihan ekonomi dan menjadi wujud nyata implementasi ekonomi kerakyatan, terlebih pandemi Covid-19, yang berlangsung sejak dua tahun terakhir menjadi pukulan berat bagi para pelaku UMKM. (Syamsul Huda/rey)