Ditambahkan Soeyanto, jika polisi mengenakan pasal 156a KUHP dengan ancaman 5 tahun. Sehingga polisi sudah dapat melakukan penahanan terhadap tersangka meski kasus ini sedang diproses, "pasal 21 ayat 4 KUHP syarat objektif untuk melakukan penahanan kepada tersangka yang ancaman hukumannya 5 tahun atau diatasnya,"tambahnya.
Selanjutnya, dalam forum diskusi itu juga menyoroti pihak-pihak yang turut serta dalam kasus tersebut apakah bisa dijerat pasal 55 KUHP. Hasil forum menyepakati mempercayakan sepenuhnya penetapan tersangka dari kepolisian.
"Namun melihat kasus serupa yang berada di Indonesia para pelaku yang ikut serta juga bisa dijerat pasal 55 KUHP tentang orang yang memfasilitasi, membantu, dan melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum,"jelas Ketua LKBH UniGres, Mashudi.
Sementara itu perwakilan AMPG Ummi Khusum mengajak kaum muda mahasiswa seperti PMII dan HMI Gresik yang selama ini memberikan sumbangsih pemikiran dan gerakan untuk Gresik agar bergerak mengawal kasus ini.
"Ayo kita jaga marwah Gresik sebagai kota Santri, kota Religi. Pelaku penistaan agama harus diberikan hukuman efek jera. Karena sangat meresahkan masyarakat Gresik, karenanya butuh pergerakan secara intelektual dari PMII dan HMI Gresik,” ungkapnya.
Seperti dikabarkan sebelumnya, Kapolres Gresik AKBP Mochammad Nur Azis mengatakan, permintaan maaf tidak bisa menggugurkan tindak pidana hukum, “Semua yang terlibat nanti akan dikenakan pasal 156a KUHP tentang penistaan agama dengan ancaman sekitar 5 tahun penjara,”ungkapnya beberapa waktu yang lalu saat konferensi pers bersama awak media.
Sedangkan Kasatreskrim Polres Gresik Iptu Wahyu Rizki Saputro, jum'at lalu (17/06) menegaskan, serangkaian proses penyelidikan telah mencukupi. Karena itu pihak kepolisian sudah memutuskan menaikkan statusnya ke tahap penyidikan,"Hari ini sudah naik sidik (menjadi penyidikan),”tegas Iptu Wahyu Rizki Saputro pada awak media. (mhb/rey)
Load more