Petakan Titik Rawan Korupsi, KPK Lakukan Koordinasi dengan Kadin Jatim dan Asosiasi

Surabaya, Jawa Timur - Kepala Satuan Tugas I  Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Teguh Widodo melakukan koordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur beserta sejumlah pengusaha dan asosiasi kepelabuhanan di Graha Kadin Jatim Surabaya, Rabu (31/8). Langkah ini dilakukan guna memetakan titik-titik rawan terjadinya korupsi dalam aktifitas bisnis yang dijalani pengusaha Jawa Timur. 

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Kerjasama Antar Pulau Diar Kusuma Putra, WKU Bidang Promosi dan Perdagangan Internasional, Tomy Kaihatu, WKU Bidang Hubungan Antar Lembaga Fitradjaya Purnama, WKU Bidang Perhubungan dan Kemaritiman Steven Lasawengen yang juga menjabat sebagai Ketua INSA Jatim serta Plh. Ketua Umum Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) Jatim, Arif Tejo. 

Teguh Widodo mengungkapkan, Tim Satgas 1 AKBU memiliki tugas untuk memetakan titik-titik rawan korupsi yang terjadi saat aktifitas bisnis dijalankan. Untuk itu, pihaknya melakukan dialog dengan sejumlah pengusaha di berbagai wilayah, termasuk di Jawa Timur. 

"Kami ingin menggali permasalahan-permasalahan yang berpotensi terjadinya korupsi, sehingga menyebabkan pengusaha terpaksa harus menyuap atau terpaksa harus mengeluarkan dana lebih. Nah, ini yang kami cari," ujar Teguh kepada seluruh pengusaha yang hadir dalam kesempatan tersebut. 

Teguh berharap, kali ini pengusaha mau membuka dan berterus terang mana saja titik rawan korupsi yang mereka temukan.

"Kalau ada, diungkapkan saja agar kami bisa mencarikan solusinya. Jika terkait dengan sistem maka sistem yang diperbaiki, kalau dari sisi regulasi, maka regulasi yang diperbaiki. Kami ingin mendengarkan keluhan pengusaha dimana pengusaha terpaksa harus menyuap dan harapan pengusaha seperti apa," tandasnya.  

Pada kesempatan tersebut, Adik Dwi Putranto menyambut baik upaya KPK untuk jemput bola dengan melakukan pemetaan titik-titik aktifitas bisnis yang berpotensi menimbulkan korupsi. Karena sejauh ini, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki demi terciptanya iklim usaha yang sehat dan bersih.