Massa Mahasiswa IMM Duduki Kantor DPRD Jatim, Tolak Kenaikan BBM Subsidi

Surabaya, Jawa Timur - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur menduduki Kantor DPRD Jawa Timur di Jalan Inderapura Surabaya. Massa menggelar aksi unjuk rasa  menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, Selasa (6/9). 

Mohammad Miftahul Firdaus Su’udi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah IMM Jatim, di tengah massa aksi mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang fatal dan bisa memperparah kemiskinan di Indonesia.

“Kami mendesak agar menurunkan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Itu adalah keputusan yang fatal, menaikkan BBM di saat masyarakat masih dalam kondisi ekonomi yang belum membaik akibat pandemi,” ucapnya.

Selain memberatkan masyarakat, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan dalih subsidi BBM membebani APBN, dinilai sebagai keputusan yang kurang tepat. Pasalnya hasil dari penerimaan Migas Indonesia mengalami surplus.

Selain itu, Firdaus menyampaikan jika kenaikan harga BBM juga akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, serta mendorong peningkatan inflasi.

“Akibatnya akan berdampak kepada semua elemen masyarakat, terutama masyarakat yang miskin akan bertambah miskin,” tukasnya.

Dengan adanya kondisi tersebut, DPD IMM Jatim menuntut pembatalan penyesuaian harga BBM serta mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi. Selain itu, juga mendesak pemerintah dan BPH Migas untuk membuat regulasi pengawasan peredaran BBM subsidi di masyarakat, supaya tepat sasaran.

Adapula tuntutan lain, yakni mendesak pemerintah agar memperbaiki pengelolaan sumber daya alam, dengan tujuan agar dikuasai sepenuhnya oleh negara dan diperuntukkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.

Firdaus berharap, pemerintah dapat merespon tuntutan mahasiswa yang menyuarakan lewat aksi demonstrasi ini.

“Harapannya, agar pemerintah merespon apa yang kami sikapi dan apa yang kami suarakan. Karena keputusan ini tidak tepat dan perlu diputuskan ulang untuk mengembangkan harga BBM seperti awal,” pungkasnya.

Dalam aksinya, massa mahasiswa sempat mendesak seluruh anggota DPRD Jawa Timur untuk naik ke mobil komando dan berharap DPRD Jawa Timur sebagai perwakilan masyarakat Jatim bisa satu suara menolak kenaikan BBM subsidi.

Kusnadi, Ketua DPRD Jatim, akhirnya menemui massa mahasiswa dan naik ke atas mimbar orasi. Di atas panggung orasi, Kusnadi yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, menyampaikan jika dirinya sebagai Ketua DPRD Jatim tidak sepakat dengan kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintah.

“Saya Kusnadi, Ketua DPRD Jatim tidak sepakat dengan kenaikan BBM. Saya selaku bagian yang mewakili fraksi, akan menyampaikan seluruh aspirasi anda sekalian (mahasiswa) ke pusat,” papar Kusnadi.

Aksi orasi di mimbar bebas ini sempat memanas karena sejumlah mahasiswa menuntut tidak hanya Ketua DPRD Jatim saja yang menemui demonstran, namun seluruh anggota dewan. 

“Kami ingin seluruh perwakilan fraksi dihadirkan di mimbar orasi ini,” teriak Arif, salah satu demonstran.

Suasana akhirnya cair setelah Ketua DPRD Jatim mengajak sejumlah perwakilan mahasiswa untuk masuk ke gedung dewan. (zaz/hen)