Aturan Bupati tersebut dinilai tidak adil bagi pemerintah desa. Apalagi kemampuan Bojonegoro memberikan dana hibah kepada Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Blora dengan nilai yang besar, akan tetapi tidak mampu memberikan hak yang seharusnya diterima perangkat desanya.
”Saya malu sebagai pimpinan DPRD Bojonegoro tidak dapat memperjuangkan aspirasi dan keluhan masyarakat,” tandasnya. (dra/hen)
Load more